Responsive Ad Slot

OPINI

Politik

Nasional

Internasional

Daerah

Krisis Marawi akankah Merambah Indonesia?

Posted on Minggu, 23 Juli 2017 Tidak ada komentar

Kepulauan Mindanao, bagian selatan Philipina mungkin pulau legendaris dalam lebih dari 5 dekade. Selain karena wilayah kekuasaan Kerajaan Zulu/Jolo yang berkuasa dari sebagian besar bagian timur Tawau, Samporna, Lahat datu, kota Kinabalu di barat; Sipadan, Ligitan, Miangas, Talaut di Selatan; juga Palangan, kotabato, dan marawi. 

Sultan Sulu adalah penguasa selatan atas wilayah laut dan darat yang disegani dari jaman dahulu ketika dibawah koloni Inggris hingga saat ini. Malaysia dan Philipina, 2 negara moderen dengan teknologi persenjataan canggih, rudal balistik, kapal perang deterente, pesawat jet tempur canggih saja nyaris diinvasi pasukan kerajaan Zulu ke Philipina  dan Malaysia. 

Hari ini kita menyaksikan Kota Marawi ibarat kota mati, pertempuran penghabisan antara pemberontak dan Pemerintah Philipina terus berlangsung. Konflik Marawi sudah terasa seantero Mindanao, termasuk kotabato dan palangan, 2 kota besar. Dimasa lalu kita mengenal Front Pembeban Nasional Bangsa Moro (MNLF) pimpinan Nur Misuari yang lebih kooperatif, kemudian pemberontak yang menginginkan berdirinya negara komunis dengan memanfaatkan krisis di Philipina Selatan, namun sekarang hadirnya kelompok Abu Sayyaf dan kelompok pemberontak Maute bersaudara yang berafiliasi ke ISIS Suriah dan Irak dibawah kendali pemimpin tertinggi NIIS Abubakar Al-Baghdadi harus diperhitungkan. 

Apalagi Abu Sayyaf berkolaborasi dengan kelompok pemberontak Maute. Bukan tidak mungkin aliran migrasi pendukung dari Indonesia ke Philipina untuk ikut bertempur bisa saja dijadikan ajang pelatihan untuk mengembangkan Khilafah Islamiyah di Indonesia. Asia Tenggara termasuk Indonesia telah menjadi target ekspansi ideologi khilafah dan doktrin  takfiria dan kelompok sekuler, Pemerintah dan aparat keamanan dijadikan Thogut atau target halal.

Pada saat ini, Gerakan Khilafah telah menarik jutaan simpatisan di Asia Tenggara sehingga tidak mustahil ekspansi radikalisme sedemikian cepat  penyebar. Apalagi hubungan antar sel-sel radikal baik di Philipina, Malaysia dan Indonesia terjalin lama. 
Indonesia khususnya BNPT dan Kepolisian telah memiliki peta/potret radikalisme baik di Indonesia, Asia Tenggara maupun Internasional.

Namun perlu diwaspadai adalah selain sel-sel radikal berkolaborasi dengan kelompok insurgensia, juga munculnya sel-sel baru akibat dari perlakuan Pemerintah yang tidak adil pada umat Islam di negeri ini. Ketidakharmonisan vertikal antar negara dan rakyat dalam hal ini umat Islam justru mendorong gerakan perlawan. Sampai saat ini salah satu jaringan terorisme di Indonesia yang memiliki hubungan langsung dengan ISIS menurut BNPT hanya Jamaah Anshorut Daulah (JAD), dimana mediatornya Bahrum Naim di Suriah. 

Namun penetrasi kelompok radikal ke Asia Tenggara begitu cepat karena lokasi (lucus) dan tujuan (tempus) tertentu seperti Jala, Patani dan Naratiwat di Thailand, Mindanao dan Kepulauan Jolo di Philipina, Negara Bagian Sabah di Malaysia serta Poso dan beberapa daerah di Indonesia. Hari ini Presiden Duterte telah memperpanjang operasi militer bahkan memperkuat basis kekuatan militer di Marawi dan Sekitarnya sehingga pemberontak akan semakin tersudut dan mundur. 

Kalau basis pertahanan baik kelompok Maute, Abu Sayyaf, MNLF dan Kelompok komunis dihancurkan maka para Mujahid Indonesia di Marawi (internasional Foreign Fithers) akan kembali. Pemerintah mesti mengantisipasi sedini mungkin. 
Indonesia tidak bisa tinggal diam menghadapi ekspansi Islam transnasional dari Timur Tengah. 

Kita juga tidak bisa defensif hanya dengan menyatakan adanya Islam Nusantara karena dunia telah berada dalam miliu dimana benturan peradabaan  karena adanya fragmentasi ideologi agama. 

Kebijakan Pemerintah yang urgen saat ini adakah kebijakan deradikalisasi; 1) pemahaman dokmatik dengan mendatangkan ulama-ulama besar dari Arab, 2) peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, 3) berdialog yang bermartabat dengan ulama struktural, kultural, juga pihak korban, 4). Jangan menjauhkan agama pembangunan bangsa (character and nation building) serta jangan mendekatkan Sekulerisme dalam pengelolaan negara. 

Semoga damai senantiasa menyertai negeri ini.

Oleh: Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM

Riefky Ajak Masyarakat Amalkan Empat Pilar

Posted on Tidak ada komentar

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), H Teuku Riefky Harsya MT mengajak masyarakat untuk mengamalkan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.


"Kita terus berupaya mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ini. Dengan tujuan, jangan sampai di era globalisasi ini, banyak generasi muda kita tidak paham dasar dan pilar negaranya sendiri," kata anggota MPR-RI, H Teuku Riefky Harsya MT di depan 150 tokoh masyarakat Nagan Raya saat menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan, Minggu (23/7/2017) di salah satu hotel di Nagan Raya.

Riefky tidak mempungkiri, saat ini banyak anak muda yang lebih condong dan suka pada budaya luar daripada budayanya sendiri.

"Sehingga perlu, adanya pendidikan karakter bangsa dengan mengedepankan kearifan, identitas tradisi lokal dan budaya dalam upaya membangun karakter bangsa menghadapi tantangan zaman," ajaknya.


Dengan adanya sosialisasi empat pilar, tambahnya, salah satu upaya yang sangat mendesak untuk terus menerus dilakukan. Sehingga, dengan adanya sosialisasi ini menyadarkan kembali masyarakat kepada pentingnya nilai-nilai pancasila, nilai ketuhanan yang maha esa, persatuan dan kesatuan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Semoga persoalan moralitas bisa dibangkitkan kembali melalui pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ketuhanan yang telah terjabarkan dalam pancasila," sebutnya.

Menurutnya, Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

"Empat pilar itu harus dijadikan membenteng, agar generasi muda memiliki wawasan kebangsaan, berkarakter dan beretika, sehingga terhindar dari berbagai pengaruh buruk yang belakangan ini sering terjadi," cetusnya.

Dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan juga dilakukan tanya jawab, salah seorang peserta mempertanyakan alasan sejumlah partai, termasuk Fraksi Demokrat yang walk out saat pengesahan RUU Pemilu.

Mendengar pertanyaan itu, politisi Partai Demokrat ini secara lugas menyebutkan alasan pihaknya walk out, disebabkan ketentuan ambang batas yang menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan RUU Pemilu mengingkari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Fraksi Partai Demokrat tidak ingin menjadi parpol yang secara jelas dan nyata-nyata melanggar konstitusi, Apakah kita pantas melakukan voting untuk sesuatu yang jelas-jelas bertentangan sumpah anggota melaksanakan konsitusi?" pungkasnya.

Kasus Beras "Bekasi", ini Pihak yang Untung dan Rugi Hingga Ribuan Triliun

Posted on Tidak ada komentar

Berkaitan dengan Penggerebekan Gudang Beras PT IBU di Bekasi, Fadel Muhammad Ketua Umum Masyarakat Agribsinis dan Agroindustri Indonesia (MAI) berpendapat bahwa secara umum dalam bisnis pangan, middleman meraup untung di atas normal profit. Untuk sembilan komoditas pangan strategis para pelaku bisa meraup Rp 463 triliun setahun.

"Ini angka fantastis. Sembilan komoditas pangan itu beras, jagung, bawang merah, cabai, gula, daging sapi, daging ayam, telur, dan minyak sawit. Posisi petani sebagai price-taker memperoleh harga rendah dan profit marjin petani sekitar Rp 105 triliun, sedangkan para pedagang atau middleman memperoleh marjin Rp 463 triliun. Middleman telah berperilaku parasit terhadap petani. Di sisi lain middleman ini juga menghisap konsumen.  Konsumen menanggung harga mahal senilai Rp 1.320 triliun," ungkap Fadel, di Jakarta, Minggu (23/7/2017).

Fadel menjelaskan dalam tata niaga pangan ini juga terjadi anomali pasar yang telah berlangsung lama karena pada puncak piramida bisnis pangan struktur pasarnya cenderung oligopolistik, meskipun di tingkat petani struktur pasarnya sudah demokratis. Pengusaha pangan besar memanfaatkan kelemahan sistem logistik dan distribusi yang belum efisien dan rantai pasok terlalu panjang. 

"Struktur pasar dan perilaku pasar belum adil dan seimbang, sehingga terlihat nyata tingginya disparitas harga antara di produsen dan konsumen," jelasnya.

Fadel pun menjelaskan secara rinci tata niaga beras. Menurutnya, untuk memproduksi padi 79,3 juta ton gabah kering giling atau 46,1 juta ton beras setahun diperlukan biaya sekitar Rp 278 triliun dan petani memperoleh marjin Rp 65,7 triliun.  Sedangkan pada sisi hilir, konsumen membeli beras kelas medium rerata saat ini Rp 10.582/kg  setara Rp 488 triliun, dan bila konsumen membeli beras premium maka angkanya jauh lebih tinggi lagi. 

"Sementara pedagang perantara atau middleman setelah dikurangi biaya prosesing, pengemasan, gudang, angkutan dan lainnya memperoleh profit marjin Rp 133 triliun," terangnya.

Fadel menekankan distribusi profit marjin antar pelaku ini jelas tidak berkeadilan. Pasalnya, keuntungan produsen Rp 65,7 triliun ini jika dibagi kepada 56,6 juta anggota petani dari 14,1 juta rumah tangga petani padi, maka setiap petani hanya memperoleh marjin Rp 1 hingga 2 juta/tahun. Sementara setiap middleman menikmati ratusan juta setahun jauh di atas profit normal, sedangkan konsumen dirugikan menanggung harga tinggi.  

"Ini tidak adil dan berimbang karena profit petani sangat tipis dari jerih payah di sawah disengat matahari selama 120 hari dari tanam hingga panen padi, belum lagi risiko gagal panen, sementara middleman sebagai avalis meraup untung besar dalam waktu singkat dan minim risiko," tegasnya.

Oleh karen itu, Fadel menegaskan agar petani jangan dijadikan sebagai objek dan dikorbankan. Akan tetapi, petani harus diciptakan keseimbangan manfaat wajar antar pelaku, sehingga petani memperoleh harga dan marjin yang layak, middleman mendapat normal profit dan konsumen menikmati harga lebih murah.

"Ya, hitung-hitungan solusinya adalah dengan cara menggeser marjin yang dinikmati middleman semula Rp 133,4 triliun menjadi Rp 21,6 triliun, sebagian marjin digeser ke petani padi dan sebagian ke konsumen," tegasnya. 

Lanjut Fadel, harga beras di petani diangkat menjadi Rp 7.800/kg, sehingga marjin petani semula Rp 65,7 triliun naik menjadi Rp  82,6 triliun. Selanjutnya harga di konsumen semula Rp 10.582/kg dikendalikan dengan kebijakan harga Acuan Atas Rp 9.000/kg sehingga mereka surplus Rp 90 triliun. Pada kondisi ini middleman masih tetap memperoleh profit normal dan terwujud distribusi marjin yang adil.

"Ya sebenarnya harga beras medium saat ini Rp 10.500an/kg termasuk harga tinggi sebab dibentuk dari struktur pasar dan perilaku pasar pangan saat ini yang belum adil dan seimbang.  Mengacu Peraturan Menteri Perdagangan 47/2017 dengan harga acuan atas sebesar Rp 9.000/kg, ya Harga Eceran Tertinggi (HET) ini sudah layak dan wajar antar pelaku," jelasnya. 

Selanjutnya Fadel mengungkapkan, hal ini harus ada solusinya. Pertama, melarang penimbunan beras dan mengeluarkan stok beras di gudang-gudang minimal 50 persen. Kedua menekan disparitas harga beras di produsen dan di konsumen. Ketiga, memperlancar arus distribusi pangan. Saat ini Satgas Pangan dan KPPU sedang bekerja dan mari kita dukung untuk mewujudkan sistem tata niaga pangan yang sehat.

"Untuk mengatasi disparitas pangan, perlu kebijakan alternatif yang bersandar pada konstitusi khususnya pasal 33 UUD 45. Negara harus melakukan intervensi terbatas guna menghilangkan sumber distorsi bisnis pangan, teruama perilaku parasit pengusaha besar. Kebijakan tata kelola sektor pertanian harus ditata ulang agar petani beroleh keadilan dan mampu berpendapatan" pungkas Fadel.

Sementara itu, Kepala Subbidang Data Sosial-Ekonomi pada Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Pertanian (Kementan), Dr. Ana Astrid mengatakan negara dirugikan akibat perilaku pelaku usaha middleman di atas. Negara berupaya keras mendorong peningkatan produksi dengan anggaran besar, agar hasilnya dinikmati petani dan konsumen. 

"Namun di satu sisi ada pelaku usaha middleman membeli beras dari petani, kemudian diolah sedemikian rupa menjadi premium dan dijual harga tinggi kepada konsumen. Tidak ada distribusi keuntungan wajar antar pelaku. Akibatnya, terjadi disparitas harga tinggi, marjin yang mereka peroleh tinggi bisa 100 persen, petani menderita dan konsumen menanggung harga tinggi," tegas Ana.

Di Kampung Berseri Keputih, Mensos Ucapkan Selamat Hari Anak Nasional

Posted on Tidak ada komentar
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional kepada puluhan anak-anak di Kampung Berseri Astra Sejahtera Mandiri (KBA SM) yang menyambutnya di pintu masuk kampung. 

"Hari ini saya sangat bahagia melihat wajah anak-anak di kampung ini berseri-seri. Selamat Hari Anak Nasional (HAN) ya, anak-anakku semua. Anak-anak harus berani punya cita-cita tinggi dan semua punya kesempatan yang sama. Ada tidak yang punya cita-cita kelak jadi menteri, direksi, atau pak polisi? Belajar yang rajin supaya tercapai cita-citanya," kata Mensos dihadapan 30 anak-anak Sanggar Tari Arsa, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

Mensos tiba di lokasi kampung ini pukul 10.00 WIB disambut tarian oleh anak-anak Sanggar Arsa. Sanggar yang telah dibina sejak 2015 oleh Astra ini beranggotakan anak-anak TK hingga SD yang tinggal di RT 3 dan RT 4, RW 8 Kelurahan Keputih. Mereka tampak lincah dan gemulai membawakan tari tradisional. Mensos pun menyaksikan mereka hingga selesai menari.




"Pesan saya kepada orangtua, guru, Pak RT, Pak RW melindungi anak-anak di kampung ini. Bahagiakan mereka," tutur Mensos sambil merangkul anak-anak ke dalam pelukannya.

Di Hari Anak Nasional yang jatuh tepat pada hari ini (23/7), Mensos mengajak semua pihak melakukan koreksi lebih sigfnifikan terhadap anak-anak.

"Anak-anak mestinya tidak menjadi korban perundungan (bullying), kekerasan, dan pelecehan seksual. Mari kita koreksi diri apa yang sudah kita berikan untuk anak-anak kita. Anak-anak membutuhkan perlindungan agar mereka dapat tumbuh sehat, gembira dan bahagia," papar Mensos serius. 



KBA SM berlokasi di Jl. Keputih Tegal Timur Baru IV, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Program ini merupakan hasil kerja sama kemitraan antara Kemensos dengan Astra. Program ini berfokus pada pengembangan kampung atau daerah tertentu secara terpadu yang mengandung unsur kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan. 

KBA SM Keputih telah dibina sejak 2013 dengan jumlah penduduk 972 jiwa/324 KK. KBA SM telah meraih beragam penghargaan _Green and Clean Kota Surabaya_ berturut-turut sejak 2013 hingga 2016. 

Dalam acara ini Mensos juga menyaksikam penandatanganan nota kerja sama antara ASTRA International dengan Kementerian Sosial tentang Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

"Program Kampung Berseri Astra Sejahtera Mandiri ini berseiring dengan Nawacita. Yakni membangun Indonesia dari desa dan dari pinggiran. Saya rasa ini upaya yang sangat baik," tutur Mensos.  (*)
Don't Miss