Responsive Ad Slot

OPINI

Politik

Nasional

Internasional

Daerah

Tinjau Banjir di Belitung Timur, Mensos Dorong Pemda Dirikan Kampung Siaga Bencana

Posted on Kamis, 20 Juli 2017 Tidak ada komentar
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendorong Pemda Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung segera mendirikan Kampung Siaga Bencana (KSB) pascabanjir yang cukup parah melanda dua wilayah tersebut

"Perubahan iklim tidak mudah diprediksi. Apalagi sebelumnya sudah pernah terjadi banjir. Tentu diperlukan kesiapsiagaan kita semua agar hal ini tidak terjadi kembali. Minimal sebagai upaya deteksi dini bencana," tutur Mensos saat menyampaikan arahan di Posko Penanggulangan Banjir Kabupaten Belitung Timur.  

Sebagai langkah awal, lanjut Mensos, masing-masing pemkab didampingi tim dari Kemensos segera menentukan lokasi KSB. 

"Tidak ada yang ingin tertimpa bencana tapi kalaupun ada bencana kita harus siap dan waspada. Saat ini tercatat
ada 323 kabupaten/kota yang beresiko tinggi atau rawan bencana alam maka mari kita tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita," papar Khofifah. 

Mensos mengatakan berdasarkan penuturan Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah yang asli kelahiran kecamatan Gantung Belitung Timur, banjir kali ini terbilang cukup parah setelah sebelumnya banjir paling parah pernah terjadi pada tahun 1957, enam puluh tahun yang lalu.

Ditambahkan Mensos keberadaan KSB di lokasi rawan bencana dimana Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai fasilitator dan warga masyarakat setempat sebagai relawan terlatih, sangat penting dan terbukti mampu melakukan antisipasi dan ketahanan masyarakat saat terjadi bencana alam. Sekaligus menambah jangkauan Kementerian Sosial dalam mengembangkan pendekatan Manajemen Kebencanaan Berbasis Masyarakat. 

Jumlah Kampung Siaga Bencana di Indonesia saat ini mencapai 497 dan akan terus ditambah jumlahnya. Pada tahun 2017 ditargetkan akan ada 100 KSB lagi yang berdiri di berbagai wilayah rawan bencana.

Direktur Bencana Alam Kementerian Sosial Adhy Karyono mengatakan pihaknya bersama Pemda Belitung dan Belitung Timur tengah melakukan survei titik yang paling berisiko. 

"Untuk Belitung Timur kemungkinan di Kecamatan Manggar dan  Kecamatan Gantung. Sementara di Belitung rencanananya di Desa Kemiri Kecamatan Membalong," kata Adhy. 

Seperti diketahui, hujan deras yang berlangsung sejak Jumat (14/7) hingga Minggu (16/7) menyebabkan banjir yang luas di beberapa wilayah di Kabupaten Belitung dan 
Kabupaten Belitung Timur. 

Terdapat enam kecamatan
di Kabupaten Belitung Timur yang terendam banjir yaitu Kecamatan Simpang 
Renggiang, Kepala Kampit, Dendang, Damar, Gantung, dan Manggar. Di desa pangkalan kecamatan Gantung - Belitung Timur  ketinggian air 
sampai atap rumah.

Akses jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Belitung Timur juga terputus 
dikarenakan salah satu bendungan jebol dan menyebabkan banjir hingga lebih tiga meter.


*Temui Pengungsi*
Usai menyampaikan arahan, Mensos menuju posko pengungsi di Masjid Al Makmur Kecamatan Gantung. 

Mensos menemui beberapa lansia yang sedang sakit dan kehilangan rumahnya akibat diterjang banjir, meninjau Posko Kesehatan Ibu dan anak, serta memberikan sapaan dan penguatan kepada pengungsi. 

Mensos bersama rombongan kemudian meninjau salah satu lokasi terparah terdampak banjir yakni di desa pangkalan yang dikenal dengan  Kampung Bugis Nelayan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. 

Di wilayah ini air masih menggenangi sebagian besar rumah warga hingga setinggi lutut orang dewasa. Warga desa yang tengah membersihkan rumah dan mencuci perabot tampak menghentikan aktivitasnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan Mensos. 

"Sabar ya, bu," ucap Mensos lirih kepada seorang ibu yang memeluknya. Perempuan berjilbab ini menangis mengisahkan rumahnya terendam banjir. 

Kampung Bugis Nelayan merupakan salah satu wilayah yang cukup lama terendam banjir, yakni lima hari berturut-turut. Para kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan kini tak bisa mencari ikan.

"Tempat penampungan ikan habis diterjang banjir, peralatan mencari ikan juga sudah hanyut semua. Sementara toko kelontong saya juga terendam banjir. tidak ada yang bisa diselamatkan," kata Antoni (40) yang berprofesi sebagai nelayan. 

Terkait hal tersebut, Mensos meminta Bupati Belitung dan Bupati Belitung Timur untuk segera melakukan pendataan warga terdampak bencana untuk persiapan menyaluran Jaminan Hidup (Jadup).

"Masa tanggap darurat bencana adalah 14 hari. Kalau bisa sebelum masa tersebut berakhir sudah ada data yang disahkan oleh bupati. Nanti Kemensos yang akan menyalurkan Jadup. Besarnya Rp 900 ribu per jiwa. Bayi dan balita juga dihitung," papar Mensos.  

Ia berharap dengan adanya Jadup akan dapat meringankan beban hidup korban banjir dan memberikan bekal untuk meneruskan hidupnya. 

"Kepada para nelayan diupayakan mereka mendapat bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)," katanya.


*Salurkan Bantuan* 
Terkait banjir di Belitung dan Belitung Timur, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan dan santunan total sebesar Rp1.068.091.714. 

Bantuan tersebut terdiri dari Rp818.657.804 untuk Kabupaten Belitung Timur dan Rp249.433.910 untuk Kabupaten Belitung. 

Bantuan disampaikan dalam bentuk logistik, permakanan, peralatan kebersihan, dan satunan ahli waris untuk satu orang korban meninggal atas nama Firman (13).

"Kita doakan ananda Firman semoga tenang di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan," kata Mensos. (*)

Begini Cara Dirjen Peternakan Wujudkan Swasembada Daging

Posted on Tidak ada komentar
Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan kebijakan swasembada daging akan mampu meningkatkan produksi daging dan memperbaiki usaha peternak. Kementan konsisten memprioritaskan dan memperhatikan usaha peternakan rakyat dan keberadaan ternak lokal untuk pemenuhan daging sapi dalam negeri.

Oleh karena itu, berbagai komentar yang menyatakan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah dinilai belum dapat memperbaiki usaha peternak unggas, sapi potong, dan sapi perah dalam skala kecil, itu adalah pemahaman yang tidak benar.

"Upaya pemerintah menciptakan ketersediaan daging yang sehat dan harga  terjangkau sudah tertuang dalam Road Map Swasembada Pangan. Road Map ini  tentunya merupakan upaya transformasi yang terstruktur, dilaksanakan secara bertahap dan jangka waktu panjang. Pada  tahun 2016 -  2026,  merupakan fase awal menuju Lumbung Pangan dunia, Indonesia akan menjadi negara yang sukses dalam penyiapkan kemandirian  ketersediaan Sapi lokal," demikian disampaikan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita di Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Kementan telah menyusun berbagai program strategis untuk meningkatkan pasokan daging sapi di dalam negeri. Pertama, mempercepat peningkatan populasi sapi di tingkat peternak, dengan melakukan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) dengan target 4 juta ekor akseptor dan 3 juta ekor sapi bunting pada tahun 2017. Kedua, memperkuat aspek perbenihan dan perbibitan untuk menghasilkan benih dan bibit unggul berkualitas. Ketiga, penambahan indukan impor. Keempat, pengembangan HPT (Hijauan Pakan Ternak). Kelima, penanganan gangguan reproduksi. Keenam, penyelamatan sapi betina produktif. Ketujuh, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan.

"Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan potensi usaha peternakan dalam negeri. Pemenuhan daging di dalam negeri tidak lagi dari impor, tetapi dipenuhi sendiri yaitu peternak lokal. Dengan demikian program pemerintah memperbaiki usaha peternak," tegas Ketut. 

Sebagaimana diketahui, ketersediaan produksi daging sapi lokal tahun 2017 belum mencukupi kebutuhan nasional. Berdasarkan prognosa produksi daging sapi di dalam negeri tahun 2017 sebesar 354.770 ton, sedangkan perkiraan kebutuhan daging sapi di dalam negeri tahun 2017 sebesar 604.968 ton. 

Tapi dengan program yang dijalankan pemerintah, diharapkan akan terdapat peningkatan dalam produktivitas sapi lokal. Berdasarkan analisis Ditjen Peternakan,  pada tahun 2017 kemampuan penyediaan lokal menjadi 93 % atau naik dari 68 % dari tahun sebelumnya. Impor juga diperkirakan akan sangat menurun menjadi 7 % saja atau setara 29.329 ton dari total kebutuhan.  

Dari aspek kelembagaan usaha ternak pun akan terjadi perkembangan positif. Kelembagaan ternak kecil dianalisis akan meningkat sebanyak 40 %. Untuk mencapai hal tersebut, akan ada rencana aksi untuk mendongkrak kinerja populasi sapi lokal dari 14.8 juta ekor menjadi 33.9 juta ekor atau peningkatan sebanyak 1,9 juta ton per tahun. Peningkatan ini juga bisa disetarakan dengan peningkatan kemampuan produksi daging sapi lokal 442,2 ribu ton menjadi 792, 175 ribu ton. Dengan demikian ada kenaikan produksi daging


"Untuk mencapai target tersebut, rencana aksi yang dilakukan adalah peningkatan populasi sapi lokal dengan optimalisasi inseminasi buatan, penyediaan indukan terutama pada wilayah ekstensif sebanyak 50 ribu per tahun, serta pembinaan penguatan kelembagaan ternak menuju skala komersil", tuturnya.  

Terkait penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak, pemerintah telah menyusun serangkain kebijakan. Pertama, mendorong pola pemeliharaan sapi dari perorangan ke arah kelompok dengan pola perkandangan koloni sehingga memenuhi skala ekonomi. Kedua, pendampingan kepada peternak oleh SMD WP (Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping), Petugas THL (tenaga Harian Lepas) dan Manager SPR (Sentra Peternakan Rakyat). Ketiga, pengembangan pola integrasi ternak tanaman, misalnya integrasi sapi-sawit. Keempat, pengembangan padang penggembalaan melalui optimalisasi lahan ex-tambang dan kawasan padang penggembalaan di Indonesia Timur. Kelima, pemerintah mengeluarkan kebijakan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

"Sementara upaya untuk penanganan permasalahan yang terjadi pada harga daging sapi, pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan tata niaga yang belum efisien, salah satunya dengan fasilitasi kapal khusus ternak. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan struktur populasi ternaknya dan menginisiasi pembentukan wilayah sumber bibit pada daerah padat ternak," papar Ketut.

Kementan juga menegaskan sistem importasi ternak ruminansia dan produk hewan turunannya berbasis zona atau zone based, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada negara tertentu saja dalam melakukan importasi daging dan harga daging dalam negeri dapat stabil. 

Daging kerbau yang diimpor asal India sudah melewati proses karantina yang ketat. Jaminan bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) diberikan langsung oleh otoritas karantina India. Dengan begitu, peternak dan asosiasi untuk tidak perlu khawatir terkait ancaman penyakit hewan menular seperti PMK yang bisa datang dari negara-negara yang belum bebas dari penyakit tersebut.

"Kita buka keran impor dari banyak negara, tetapi kita juga lakukan pengetatan pada potensi ancaman bakteri, penyakit, dan seterusnya. PMK tidak akan bisa masuk ke Indonesia melalui impor daging kerbau karena produk tersebut didatangkan dalam kondisi beku. PMK itu bisa bertahan di suhu 23 derajat celcius. Sementara kita impor dalam bentuk frozen, jadi PMK tidak mungkin bisa bertahan walau datangnya dari negara sumber," terangnya.

Guna memastikan hewan-hewan atau produk-produk turunannya sudah aman dari berbagai penyakit, Kementan mengirim 1.128 ahli ke negara-negara asal importir ternak ruminansia. Kementan pun melalui Badan Karantina, telah melakukan pemeriksaan ketat terhadap rumah potong hewan (RPH) di India.

"Selain pemeriksaan dan tinjauan yang ketat dari Badan Karantina Kementan daging kerbau India tersebut juga telah mendapat sertifikat internasional. Health sertificated itu kan sudah menjamin bahwa itu memang dalam kondisi sehat," jelasnya.

Semantara untuk melindungi peternak unggas, Kementan telah meminta kepada para peternak unggas lokal agar memperbaiki manajemen pemeliharaan dan menerapkan prinsip-prinsip animal welfare. Penerapan prinsip animal welfare penting dilakukan guna mendorong pengembangan unggas lokal agar berdaya saing. Harga daging dan telur ayam tidak lagi di bawah ongkos produksi. Dengan demikian, kondisi peternak rakyat tidak lagi dikuasai oleh perusahaan peternakan skala besar.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga jagung untuk pakan, Kementan telah bekerja sama dengan asosiasi Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT). Organisasi ini diminta untuk mendorong perusahaan anggotanya untuk bisa lebih mengutamakan menyerap produksi jagung lokal untuk kebutuhan industrinya. (*)

Kok Gubernur NTB Berani Menentang Aturan Menteri Susi?

Posted on Tidak ada komentar
Setelah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 01 tahun 2015 dan Permen 56 tahun 2016 telah menyebabkan kehidupan nekayan di Prov. Nusa Tenggara Barat kian tercekik dan di sinyalir permen ini membunuh banyak masyarakat nelayan pesisir NTB, lebih khusus nelayan Lobster.

Apalagi para nelayan sangat banyak ditangkap dan tidak ada jaminan keamanan. Aparat memburu nelayan Lobster seperti orang yang terlibat dalam kasus terorisme.

Alih-alih mendapatkan pembinaan, kini para penangkap lobster ini ibarat penjahat. Tim dari Kementerian Kelautan yang di daerah diwakilkan Balai Karantina mulai rajin turun lapangan memburu para nelayan kecil pencari lobster. Mereka tiba-tiba menjadi orang galak. Aparat keamanan tiba-tiba begitu bersemangat menangkap para nelayan kecil, yang tidak mengerti hukum. (Anonim 2017)

Mudah-mudahan saja daerah selatan Nusa Tenggara Barat tidak menjadi rawan kembali lantaran banyak orang kehilangan mata pencaharian. Susi Pudjiastuti tidak mampu membuat peraturan untuk melindungi, mengatur dan mensejahterakan. Namun, hanya mampu melarang aerta menindas nelayan kecil. Khususnya dalam Peraturan Menteri (PM/Permen) No. 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Bibit Lobster dan Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Cantrang. Ikan yang dihasilkan alat tangkap Cantrang juga menjadi pakan Lobster.

Ketidakmampuan Susi Pudjiastuti dalam membuat peraturan tersebut berdampak sangat luar biasa terhadap nelayan. Bahkan permen yang Susi Pudjiastuti buat itu sudah dirubah berulangkali. Dirinya mencontohkan, akibat peraturan tersebut, ribuan nelayan dan peternak lobster di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini menganggur dan usahanya tutup total. Disinilah Susi Pudjiastuti tidak memiliki rasa keadilan sama sekali.

Sementara Susi Pudjiastuti sangat bebal dengan tidak melihat implikasi mengenai Permen No. 1 tahun 2015 tentang larangan lobster. Sehingga menyebabkan puluhan ribu petani Lobster di NTB mengalami pengangguran yang luar biasa, begitu banyak sekali dampaknya terhadap nelayan, artinya Susi Pudjiastuti sebagai menteri tidak melihat dampak dari pelarangan itu. Naif sekali jadi menteri.


Kerugian di pesisir NTB itu mencapai Rp. 2,4 triliun akibat larangan penangkapan lobster. Ada pola pikir yang salah dari Menteri Susi Pudjiastuti terhadap aturan tersebut. Karena hanya memikirkan dampak terhadap lingkungan tanpa memikirkan perekonomian yang harus tumbuh dan tidak pertimbangkan keluarga nelayan sama sekali.

Ada pola pikir yang salah terhadap Peraturan Menteri yang dibuat itu, dikira ada sustainability, tapi justru ekonomi tidak tumbuh senagaimana yang diharapkan. Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Ranjungan ibarat pil pahit bagi nelayan lobster di NTB.

Harus diakui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pun tak lantas tinggal diam. Lobi juga sudah berkali-kali dilakukan ke pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini belum membuahkan karena Susi Pudjiastuti monoton dengan tidak mau mendengar keluh kesah nelayan. Beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah pusat justru tidak langsung menyentuh pada akar permasalahan dan tak menyelesaikan masalah pasca ditetapkannya aturan tersebut.

Bahkan, Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi sendiri sudah secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya atas pemberlakuan permen yang melarang penangkapan bibit lobster tersebut. Permen KP ini salah satu kebijakan pusat yang menyulitkan rakyat di daerah.

Nelayan NTB termasuk yang paling getol menuntut agar permen itu direvisi. Apalagi, daerah kini sedang dilanda kemrosotan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Ancaman PHK pun semakin besar. Kebijakan-kebijakan dari pusat yang tidak berpihak pada rakyat, dikhawatirkan, akan semakin memperburuk situasi di daerah.

Sekarang, nelayan kita dibatasi mencari nafkah tanpa ada solusi yang jelas. Padahal, ekonomi daerah sedang melemah. Seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi ruang melaut kepada nelayan lobster.

Nelayan sejatinya tidak menerima kompensasi yang ditawarkan oleh KKP RI walaupun pemerintah Provinsi NTB melalui dinas terkait menerima bantuan tersebt. Akan tetapi, nelayan tidak menerimnya. Hal itu memang dianggap sebanding dengan potensi kerugian yang diderita nelayan lobster akibat adanya aturan Menteri Susi Pudjiastuti yang ugal-ugalan. Namun, kompensasi justru tidak menjawab persoalan yang ada, maka baiknya peraturan permen 01 tahun 2015 dan permen 56 tahun 2016 tersebut dicabut dan di batalkan saja.

Kompensasi yangditawarkan sebagai bantuan kepada nelayan lobster di NTB itu tidak sesuai harapan. Sejatinya, pergub yang sudah ada agar tingkatkan menjadi perda sehingga akan menjadi dasar hukum nelayan di daerah ini boleh menangkap lobster di bawah ukuran delapan centimeter. Sehingga, nelayan dibiarkan menangkap bibit lobster selama tidak dikirim ke luar daerah. Catatannya, bibit lobster yang ditangkap itu harus dibudidayakan atau dibesarkan terlebih dahulu.

Sayangnya, respon Susi Pudjiastuti terhadap pergub masih nihil. Padahal, dalam pergub itu bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung pendekatan keilmuan dan teknologi dalam proses pembudidayaan lobster. Namun, tak ada common will yang diciptakan antara kementerian dengan nelayan.

Kalau dari Pergub yang ada ditingkat ke Perda, maka bisa mendorong adanya keterlibatan pemerintah pusat untuk mendukung dari segi teknologi. Selama ini kan sektor ini belum pernah didukung teknologi. Pemerintah pusat, terkesan masih menanggapi seperti angin lalu, artinya tak ada kauan untuk menyelsaikan masalah. Alih-alih menyetujui dukungan teknologi untuk budidaya lobster itu, pusat justru menawarkan bentuk kompensasi lain atas penegakan aturan itu. Ironis manajemen kementerian seperti ini. Artinya Susi Pudjiastuti sangat gagal total.

Padahal, langkah Pemprov NTB menyusun pergub itu yang membolehkan penangkapan bibit lobster membawa secercah harapan bagi nelayan. Pergub sebagai antitesa terhadap aturan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari penangkapan bibit lobster.

Sementara, Balai Karantina Ikan Mataram sendiri menekankan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/Permen-KP/2015 tentang larangan penangkapan bibit lobster tetap akan ditegakkan dan tidak membuka dialog dengan nelayan.

Solusi pertama, meminta kementerian merevisi larangan dalam permen tersebut. Solusi lainnya, tetap memperbolehkan penangkapan bibit lobster selama dibudidayakan terlebih dahulu. Pembudidayaan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana gagasan yang dimuat dalam rancangan pergub.

Sejak aturan pelarang itu keluar tidak pernah ada penyampaian langsung dari pihak kementerian. Alih-alih sosialisasi, pihak karantina layaknya mata-mata. Mengawasi gerak gerik nelayan, melaporkan, dan menangkap nelayan. Nelayan seperti diteror. Bukannya menyejahterakan nelayan, kebijakan yang dibuat justru membuat nelayan semakin susah.

Memurut Hasan dalam komentarnya yang pernah dimuat di Lombok Post, 9 September 2015, bahwa mestinya sebelum mengeluarkan dan menerapkan aturan itu, pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur di bawah. Nelayan sudah dilatih, diberikan modal, dan dibangunkan jaringan pemasaran untuk budidaya lobster mereka. Justru khawatir dibalik aturan ini, ada permainan para mafia di sektor perikanan. Apalagi Menteri Susi, sebelum jadi menteri adalah pengusaha ikan.

Oleh: Rusdianto Samawa
Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

Wow! Menko Luhut Yakin Indonesia Bakal Dibanjiri 20 Juta Wisatawan

Posted on Tidak ada komentar
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menegaskan target kunjungan 20 juta wisatawan ke Indonesia bukan hal yang mustahil. Hal disampaikan dalam peresmian Badan Otorita Pariwisata Borobudur (19/7).

"Saat ini Indonesia menurut S&P telah naik peringkatnya menjadi layak investasi atau investment grade, hal ini menunjukkan iklim investasi sangat baik dan peluang ini sudah dimanfaatkan investor" Kata Menko Luhut. "Kita harus bangga sebagai warga Indonesia, tapi juga jangan besar kepala. Buat saya ini pencapaian luar biasa"

Menko Luhut berkeyakinan dengan terus meningkatnya indeks kepercayaan publik (public trust) seperti yang dirilis oleh lembaga riset Gallup ditambah penilaian sebagai negara layak investasi, sektor pariwisata terus mengalami peningkatan positif baik dari investasi infrastruktur pariwisata, jumlah kunjungan, lama kunjungan, sampai jumlah uang yang dikeluarkan wisatawan. "Mungkin target kunjungan 20 juta wisatawan bisa tercapai lebih cepat bila trennya terus seperti ini".

Menko Luhut mengingatkan yang terpenting selanjutnya adalah pengelolaan tempat wisata. "Seperti Jawa Tengah, Yogya perlu dikelola dengan lebih efisien. Karena itulah Badan Otorita Pariwisata ini dibentuk. Pariwisatanya sangat bisa dijual disini.Budaya juga sangat penting serta partisipasi masyarakat. Semua ini harus terintegrasi. Ini harus diperhatikan bersama-sama"

Ketua Pelaksana Harian Badan Otorita Pariwisata Borobudur adalah Menteri Pariwisata Arief Yahya. "Mas Arief ini sudah cocok sebagai Ketuanya, tapi untuk jabatan strukturalnya masih harus diisi".

Jalan Tol Yogya
Menko Luhut menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai peresmian BOB. Terkait pernyataan Gubernur DI Yogyakarta sebelumya yang mengatakan Yogya menolak pembangunan jalan tol. Menko Luhut menjawab bahwa Ia sangat memahami kekhawatiran gubernur bila penduduk setempat tidak dapat menikmati hasil pembangunan. "Ini juga harus kita perhatikan, kita tidak mau justru masyarakat setempat tidak menikmati pembangunan. Terkait rencana jalan tol masih akan dilakukan study oleh world bank dan UGM. Harapannya hasil studinya dapat menjelaskan apa yang terbaik khususnya untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah" Tutup Menko Luhut. ***

Foto: Ilustrasi
Don't Miss