Responsive Ad Slot

Politik

Nasional

Internasional

Daerah

Empat Jam Berjibaku dengan Api, Karhutla di Muara Enim Berhasil Dipadamkan

Posted on Selasa, 26 September 2017 Tidak ada komentar
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 26 September 2017. Meski alami berbagai kendala, Brigade Manggala Agni Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) KLHK-Manggala Agni, berhasil memadamkan api di sejumlah wilayah rawan karhutla.

Sebagaimana pemadaman yang dilakukan Manggala Agni Daops Muara Bulian, di Dusun Bukit Paku, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, meski waktu menunjukkan pukul 00.15 WIB (26/09/2017), tim terus melakukan pemadaman bersama Polsek Muara Tembesi, selama kurang lebih 1,5 jam.

Sementara itu, Manggala Agni Daops Lahat juga melakukan pemadaman di Desa Kayu Ara Batu, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim. Pemadaman yang dilakukan bersama dengan anggota Danramil Gelumbang dan Polsek Gelumbang ini, dilakukan pada lahan sekitar 4 Ha dan 6 Ha. Jauhnya jarak sumber air, tidak menyurutkan upaya pemadaman ini.

Pemadaman secara terpadu juga dilakukan Manggala Agni Daops Banyuasin, bersama TNI, Polri, BPPD, PBK, dan Satgas udara BNPB, di Desa Muara Baru, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Srlatan, pada lahan gambut seluas ± 6 Ha. Setelah kurang lebih 4 jam berjibaku dengan api, kebakaran akhirnya dapat dikendalikan.

Keberhasilan melakukan pemadaman juga dilakukan oleh Manggala Agni Daops Tinanggea, bersama dengan Personel Polsek Tinanggea dan petugas Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watimohai (TNRAW). Pemadaman dilakukan di dalam kawasan Hutan TNRAW tepatnya di wilayah Desa Tatangge, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, selama kurang lebih 3 jam di area terbakar sekitar 50,048 Ha.

Walaupun berhasil melakukan pemadaman karhutla di beberapa area, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Raffles B. Panjaitan tetap menghimbau agar masyarakat dapat mendukung upaya pencegahan karhutla.

"Upaya pencegahan tentunya juga tetap dilakukan oleh Manggala Agni melalui groundcheck atau pengecekan hotspot pada lokasi-lokasi yang terpantau titik panas berdasarkan Satelit, baik NOAA maupun TERRA AQUA untuk mencegah meluasnya kejadian kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi, penyuluhan, anjangsana melalui kegiatan patroli terpadu dan rutin tetap dilakukan dalam rangka pendekatan kepada masyarakat dan memberikan penyadartahuan tentang peran dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla", jelas Raffles B. Panjaitan. 

Raffles juga menambahkan bahwa meskipun cuaca di beberapa provinsi rawan karhutla tidak menentu, Manggala Agni harus tetap waspada dan terus bergerak di lapangan.

Sementara itu pantauan Posko Pengendalian Karhutla KLHK pada hari Senin (25/09/2017), mencatat hanya 1 hotspot berdasarkan satelit NOAA, yaitu di Kalimantan Barat.

Pantauan kedua satelit lainnya, baik dari TERRA-AQUA (NASA) maupun TERRA-AQUA (LAPAN), juga tidak memiliki perbedaan yang berarti. Dari pantauan TERRA-AQUA (NASA) confidence level ?80% terpantau 10 titik panas di seluruh wilayah Indonesia yaitu di Sumatera Selatan 4 titik, Kalimantan Barat 1 titik, dan di Lampung 5 titik. Sedangkan dari pantauan Satelit TERRA AQUA (LAPAN) confidence level ?80% menunjukkan ada 13 titik panas di wilayah Indonesia, yaitu di Bangka Belitung 1 titik, Kalimantan Barat 2 titik, Sumatera Selatan 4 titik, Lampung 5 titik dan Sumatera Utara 1 titik. 

Dengan demikian, pada tahun 2017 sampai dengan 25 September 2017, dari hasil pantauan satelit NOAA19 total hotspot sebanyak 2.260 titik. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016 jumlah hotspotsebanyak 3.236 titik. Terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 976 titik atau 30,16%.

Begitupun dalam pantauan satelit TERRA AQUA (NASA) confidence level >80%, terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.879 titik atau 54,10% dari tahun 2017. Jika total hotspot di tahun 2016 sebanyak 3.473 titik, kini di tahun 2017 dalam periode yang sama hanya sebanyak 1.594 titik. (*)

Kementan Bidik Pondok Pesantren Kembangkan Pertanian Modern

Posted on Tidak ada komentar


Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menilai pondok pesantren tak lagi sekadar sebagai tempat memperdalam ilmu agama dan pendidikan semata, tetapi, ada potensi besar dari aspek ekonomi yang dapat dikembangkan, terutama sektor pertanian. Hal tersebut menjadi salah satu dasar baginya untuk bersinergi dengan pondok pesantren untuk meningkatkan sektor pertanian di tanah air.

"Konkretnya, adalah kami akan inventarisir berapa lahan yang mereka miliki dan apa kebutuhan mereka, kemudian tadi  ada salah satu ponpes berhasil mengembangkan jagung, kita akan berikan jagung. Kita juga berikan pompa, kalau ada air di sekitarnya, membangun embung di desa, memberikan benihnya, dan alsintan," ujarnya usai mengikuti acara "Temu Stakeholder Pesantren: Mewujudkan Pesantren sebagai Salah Satu Penggerak Pemberdayaan Ekonomi yang Lebih Inklusif, di Dago, Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/9/2017).

Selain bantuan material berupa sarana produksi dan alat mesin pertanian , Kementerian Pertanian (Kementan) juga akan berkontribusi secara inmaterial. Misalnya, memberikan edukasi mengoperasikan alsintan dan pendampingan dari para penyuluh, tambahnya

"Kita ajari mereka bagaimana mengoperasikan mesin-mesin traktor dan seterusnya, mengajari mereka memilih benih unggul, metode budidaya, cara penanggulangan OPT dan sebagainya," katanya mencontohkan.

Amran menerangkan, bantuan di sektor pertanian untuk ke sejumlah pesantren akan segera dilakukannya. Untuk sementara, masih dalam tahap diskusi dan inventarisir "Bisa saja tahun ini terealisasi," jelasnya.

Amran menegaskan, sangat tertarik melibatkan pesantren untuk mengembangkan pertanian karena memiliki beberapa faedah, selain sebelum potensi yang ada belum tergali secara optimal.

"Integritasnya tidak diragukan lagi. Kemudian, mereka pasti patuh. Itu sudah pasti, karena saya juga menitipkan anak saya di Pondok Pesantren. Sehingga, sangat mudah untuk mobilisasi, ajak kerja sama," bebernya pada kegiatan yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Perindustrian Airlanggar Hartarto, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, dan delapan mentor pimpinan pondok pesantren se-Jabar mitra BI.

Di sela acara, Menteri Amran pun sempat memaparkan capaian kerjanya selama tiga tahun terakhir. Misalnya, berhasil membalikan keadaan untuk komoditas cabai, bawang merah, beras, dan jagung. Mulanya, Indonesia sangat bergantung dengan produk luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atas keempat komoditas tersebut. Tetapi, sejak 2016 hingga kini, produksinya meningkat signifikan dan akhirnya kita berhasil menutup keran impor.

"Bawang merah dulu, ribut luar biasa. 2014 kita impor 72 ribu ton, 2015 impor 12 ribu ton, 2016 impor nol. Hari ini, sudah ekspor ke lima negara, Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Singapura. Kita sudah ekspor, karena penerapan kebijakan tepat.

Kementan tak cuma fokus menggenjot produksi, agar keempat komoditas strategis itu swasembada. Tetapi, turut memperhatikan nasib para petani. Hal tersebut tercermin dari keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017 terkait aturan harga acuan komoditas.  Khusus untuk beras diatur Harga Eceran Tertinggi Beras sesuai Permendag 57 tahun 2017 dan kelas mutu beras sesuai Permentan 31 tahun 2017.

"Pak Presiden keluarkan Perpres, bahwa harga jagung tidak boleh di bawah Rp3.150/kilogram. Ini hanya satu kalimat, tapi berdampak terhadap seluruh petani," ucapnya mengingatkan.

"Jangan biarkan petani sendirian, kalau mau sejahtera. Silakan sinergi dengan Kementan. Kebetulan anak kami pesantren di Gontor. Kirim (sekolah, red) ke AS (Amerika Serikat) enggak mau, maunya jadi guru ngaji," sambungnya

Meningkatnya kesejahteraan petani tersebut pun tercermin dari tingginya angka jemaah haji asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa tahun terakhir. Ini tak lepas dari masyarakat setempat yang mulai fokus tanam jagung sebagai sumber pendapatan utamanya.

Amran menambahkan, ada dua 'raksasa' tidur yang belum digali potensinya secara maksimal, yaitu lahan pasang surut dan tadah hujan dengan luas 24 hektare. Katanya, lahan tadah hujan cuma dimanfaatkan satu kali tanam dalam setahun dan belum ada produksi dari daerah pasang surut.

"Petani tidur, tanah tidur enam bulan, sedihkan? Di Sumatera dan Kalimantan, air cuma lewat, sehingga tanaman kekeringan. 25 ribu hektar tanaman kering di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur karena air ke laut tidak disentuh," sesalnya.

Kini, potensi dari kedua lahan tersebut mulai dimanfaatkan, bahkan bisa ditanami sampai tiga kali dalam setahun. karena, pemerintah turun tangan membangun fasilitas irigasi dan alat mesin pertanian yang dibutuhkan. Amran juga mencontohkan dengan kasus di Bojonegoro Jawa Timur dan Cimanuk Jawa Barat.

Kerja keras pemerintah pun berbuah manis. Sebab, mampu meminimalisir dampak kekeringan dan ketahanan pangan terjaga, karena tidak ada paceklik sejak 2016. "Sekarang kekeringan tidak begitu berdampak. Dari 100 ribu hektare lahan kekeringan di Jabar, kemarin sisa 3 ribu hektare, turun drastis, karena perintah Presiden bangunkan Waduk Jatigede," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Eko menambahkan, dirinya berterima kasih kepada Menteri Amran, karena selalu mendukung programnya dalam memajukan pedesaan. Dia menambahkan, Kementan dan Kementerian Desa (Kemendes) pun selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam membangun pedesaan sebagai wujud realisasi Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sinergi dilakukan, mengingat mayoritas penduduk desa di Indonesia berprofesi sebagai petani. Arah kerja sama ini kemudian diarahkan pada pembangunan pascapanen hingga penjualan.

"Kita harus create market di desa, caranya? Pesantren ikut kawal dan bisa ciptakan pengusaha-pengusaha. Supaya fokus, skala industri besar, pemerintah kasih intensif sampai 10 ribu ton jagung," ujar Menteri Eko.

Dia lantas mencontohkan dengan Kabupaten Pandeglang, satu dari 11 daerah yang menjadi kawasan percontohan pada 2017. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menyatakan siap untuk tanami jagung di lahan seluas 172 ribu hektar.

"Sudah mulai panen dua minggu lalu. Rata-rata per hektare 5 ton saja, 50 ribu ha panen, rata-rata harga Rp3 ribu, masyarakat Pandeglang akan terima pendapatan Rp250 juta kg, Rp750 miliar sekali panen. Padahal, PAD (pendapatan asli daerah) cuma Rp150 miliar," paparnya.

"Kalau model ini jalan, tidak sampai dua tahun, daerah miskin akan hilang," imbuh Menteri Eko.

​​Sementara itu, Gubernur BI, Agus Martowardojo, mengungkapkan, pihaknya menggelar "Temu Stakeholder Pesantren" dengan mengundang sejumlah menteri di sektor ekonomi dalam rangka meneguhkan komitmen kehadiran pemerintah pusat di daerah. Pemilihan Jawa Barat sebagai lokasi acara, juga bukan tanpa alasan. Pertimbangannya, meski kontribusi perekonomian di Jabar cukup tinggi sekira 5,3 persen, namun tidak merata.

"Di wilayah Jawa Barat bagian utara lebih tinggi kontribusi ekonominya, dibanding bagian Selatan. Itu jadi perhatian, karena itu, pertemuan ini untuk bicarakan, agar ekonomi Jawa Barat tumbuh lebih kuat, inklusif, bersinambungan, dan tidak membuat jarak kaya-miskin dan ada selisih di utara-selatan ataupun barat-timur," ungkapnya.

Menko Maritim, Luhut Panjaitan, menambahkan, dalam tiga tahun terjadi perubahan signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto (PDB), BI rate, dan cadangan devisa. Secara struktural pun demikian, di mana manajemen pemerintahan lebih transparan dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara terpadu.

"Sekarang Saya Menko Maritim, ada Mentan, Mendes, Mendag, Menpu. Ada urusan apa? Karena saya bidang perhubungan, tadi saya lihat lapangan terbang Kertajati tersendat lagi. Kita selesaikan, semua harus integrasi, tidak bisa semua kerja sendiri," katanya mencontohkan.

Pemerintah juga bekerja riil di tataran bawah yang dapat langsung dinikmati masyarakat luas. Contohnya, pesantren-pesantren yang kurang sekolahnya, bendungan masih kecil, status tanah tidak jelas, dan berdampak signifikan, dibenahi pemerintah.

Mantan Danjen Kopasus ini menambahkan, perubahan merupakan keniscayaan. Satu diantaranya adalah teknologi. Karenanya, Menko Luhut berharap, pesantren peka dan turut berkembang seiring kemajuan zaman, agar dapat terus eksis.

"Jadi, mesti kita siapkan diri. Bapak suka atau tidak, semua akan berubah," tegasnya. Apalagi, diprediksi dalam dua tahun ke depan pendapatan negara tidak lagi disumbang dari sektor migas. (*)

Rawan Bencana, Menteri Siti Bikin Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana Kelas Dunia

Posted on Tidak ada komentar
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa, 26 September 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, meresmikan Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa 26 September 2017. KLMB merupakan program riset bersama antara Kementerian LHK dan Fakultas Geografi, UGM. KLMB dibangun sebagai pusat inovasi dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana berkelas dunia.

Menteri Siti mengungkapkan bahwa kehadiran pusat studi semacam KLMB sangat penting bagi Indonesia. Pertama, karena Indonesia adalah negara besar, memiliki wilayah luas, jumlah penduduk yang banyak, memiliki variasi landskap dan keanekaragaman hayati yang luar biasa sehingga diperlukan pusat-pusat studi dalam subyek lingkungan dan alam.

Kedua, letak geografis Indonesia yang berada di dalam ring of fire, menjadikannya sebagai negara yang rawan akan bencana, namun sisi positifnya adalah Indonesia dianugerahi lahan yang subur, dan sumber daya alam yang melimpah. KLMB hadir untuk mengantisipasi berbagai bencana yang sewaktu-waktu melanda Indonesia. Ketiga, pada aspek pengendalian perubahan iklim, dunia internasional sangat memperhitungkan Indonesia. mendukung hal itu, kehadiran KLMB sebagai salah satu instrumen pendukung menjadi sangat penting.




"Dalam waktu dekat melalui laboratorium (KLMB) ini kita bangun laboratorium ketahanan terhadap perubahan iklim.", harap Menteri Siti.

Menteri Siti memuji KLMB ini dengan menyebutnya sebagai pusat studi pengembangan keilmuan yang dikembangkan atas persoalan yang serius dengan dasar ilmu geografi/kebumian di tengah masyarakat. KLMB ini akan menjadi pusat kajian, studi dan informasi dengan ciri memberikan edukasi kepada masyarakat. "Banyak hal yang bisa dikeluarkan dari KLMB ini, dan betul-betul akan memberi kontribusi kepada kebijakan nasional.", Menteri Siti menambahkan.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti juga menjadi pembicara kunci kegiatan Seminar Nasional Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Seminar Nasional ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melalui diskusi ilmiah serta penyebarluasan hasil penelitian terkait pengelolaan pesisir dan DAS. 

Dalam paparannya, Menteri Siti menyampaikan beberapa kunci sukses dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia. Kerusakan DAS berdampak pada bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Mencegah berbagai bencana tersebut, sangat penting DAS untuk dikelola dengan baik. Pengelolaan DAS harus didekati melalui pengembangan wilayah. Selanjutnya harus ada konfigurasi bisnis baru, seperti pengelolaan wilayah hutan di DAS bersama-sama masyarakat melalui Perhutanan Sosial. Pengelolaan DAS juga harus dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat diukur. Lebih mendasar lagi, adalah sinergi kelembagaan dengan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan DAS.

Mengakhiri pidatonya, Menteri Siti berpesan kepada seluruh peserta Seminar Nasional, untuk terus menanam pohon di lingkungan sekitarnya. setidaknya menanam minimal 25 pohon selama seumur hidup. "Mari kita bawa hutan ke halaman rumah kita", ajak Menteri Siti.(*)

Menengok Potensi Kelapa Indonesia dalam Menguasai Pasar Dunia

Posted on Tidak ada komentar
Tekad Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman untuk membangkitkan kembali ekspor komoditas perkebunan unggulan dalam volume besar terbuka lebar. Misalnya komoditas kelapa yang saat ini menduduki peringkat nomor 3 perkebunan setelah minyak sawit dan karet, dipastikan mampu membawa Indonesia untuk menduduki peringkat ekspor nomor 1 di dunia.

Tentang hal ini, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi mengungkapkan kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan penyumbang devisa. Berdasarkan data BPS, periode Januari hingga Agustus 2017 sumbangan devisa dari ekspor kelapa mencapai USD 899,47 juta, sementara nilai impor hanya USD 8,65 juta.

"Artinya didapatkan surplus neraca perdagangan kelapa USD 890,82 juta. Surplus tersebut naik 20,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yang hanya USD 738,20 juta," demikian ungkap Suwandi di Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Tak hanya itu, sambung pejabat yang merangkap Plt. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, berdasarkan Data International Trade Center (ITC), dalam peta perdagangan (Trademap) dunia tahun 2012 hingga 2016, Indonesia merupakan eksportir kelapa terbesar kedua setelah Filipina dalam wujud minyak kelapa dan kelapa dikeringkan. Sementara untuk kelapa didalam kulit (endocarp) Indonesia merupakan eksportir terbesar  pertama dunia dengan kontribusi mencapai  59 persen dari total ekspor kelapa wujud tersebut dunia.

"Di tahun 2017 ini periode Januari hingga Agustus, ekspor kelapa Indonesia didominasi berupa minyak kelapa, wujud kelapa dikeringkan, dan kelapa dalam kulit. Ekspor minyak kelapa mencapai 63 persen dan wujud kelapa dikeringkan dan kelapa dalam kulit 19,87 persen.  Sementara wujud kelapa yang diimpor Indonesia pada periode yang sama  sebagian besar berupa minyak kelapa," sebut Suwandi.

Perlu diketahui, negara tujuan utama ekspor kelapa Indonesia tahun 2017 di antaranya ke Amerika Serikat 19,87 persen dari total ekspor Indonesia. Kemudian disusul ke China 16,10 persen, Belanda 11,75 persen , Thailand 10,16 persen, Malaysia 9,7 persen dan Korea Selatan sebesar 7,26 persen. Pangsa ekspor ke enam Negara ini mencapai 75 persen dari total ekspor kelapa Indonesia.

"Ini menunjukkan potensi pasar ekspor komoditas kelapa sangat menjanjikan. Pengembangan kelapa adalah suatu keniscayaan memberikan keuntungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan atau pinggiran," imbuhnya.

Suwandi menyebutkan sentra produksi kelapa cenderung menyebar ke beberapa provinsi Indonesia karena kelapa dapat tumbuh di seluruh wilayah Indonesia. Namun sentra utama kelapa adalah provinsi Riau dengan pangsa 14,31 persen terhadap rata-rata produksi kelapa  nasional 2013 hingga 2017, disusul kemudian provinsi Sulawesi Utara 9,3 persen, Jawa Timur 8,89 persen, Maluku Utara 7,97 persen, Sulawesi Tengah 6,02 persen, Jawa Tengah 5,99 persen, Jambi 3,66 persen, Maluku 3,29 persen, Lampung 3,24 persen dan Jawa Barat 3,00 persen. Sementara provinsi lainnya dengan pangsa kurang dari 3,00 persen. Kawasan sentra produksi kelapa secara alamiah sudah terbentuk sejak dahulu dan petani di wilayah tersebut sudah familier dengan budidaya kelapa.

"Memperhatikan potensi sumberdaya pertanian Indonesia, peluang hilirisasi produk kelapa dan manfaat nilai tambah yang akan dinikmati 5,09 juta rumah tangga petani kelapa, maka sudah saatnya komoditas kelapa dikembangkan di wilayah-wilayah potensi sehingga  menjadi unggulan di pasar global," ujarnya.

Adapun beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan pengembangan kelapa. Di antaranya, membangunkan atau mengoptimalkan lahan-lahan terlantar, melakukan program intensifikasi, rehabilitasi kebun, dan peremajaan tanaman, dan intercroping dengan tanaman lain. Di tahun 2017 ini, Mentan Amran menyediakan anggaran Rp 5,5 triliun untuk pengambangan komoditas hortikultura dan perkebunan, salah satunya kelapa. Melalui anggaran ini, pemerintah akan memberikan secara gratis berupa bibit dan pupuk dan alat mesin pertanian, replanting pada kawasan, serta pendampingan kepada petani.

"Upaya ini dipastikan memberikan efisiensi biaya usahatani karena dapat menekan biaya budidaya yang selama ini mencapai  Rp 4,16 per hektar per tahun," demikian pungkas Suwandi. (*)

Presiden Jokowi Minta Kelompok Petani Bikin Korporasi Supaya Bisa Akses Modal Perbankan

Posted on Tidak ada komentar
Presiden RI, Joko Widodo dalam rangkaian Kunjungan Kerja di Provinsi Jateng, hari, Senin 25 September 2017, menyambangi untuk kali kedua setelah kunjungan pertama 3 tahun lalu."Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah" desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.

Jokowi mengawali sambutannya dengan menyapa petani serta menyampaikan rasa hormat dan bangga bisa hadir diantara masyarakat tani Salatiga.

"Bertemu dengan petani merupakan kehormatan bagi saya. Kalau bukan karena petani kita mau makan apa, bangsa ini mau makan apa," ujar Jokowi kepada para petani.

"Negara  manapun pasti membutuhkan makan dan orang manapun pasti juga butuh makan bahkan kedepan urusan pangan akan  menjadi rebutan di seluruh negara manapun," imbuhnya.

Jokowi mengatakan bahwa, saat ini petani tidak lagi hanya menanam dan memanen bila hanya itu yang di kerjakan, petani hanya kebagian capek dan lelah saja sedang yang untung pedagang bakul hingga pedagang besar dan tengkulak. Ia memberikan contoh bahwa saat ini petani harus memiliki 5 hal yaitu, berkelompok, berkoperasi, membangun korporasi (usaha bisnis), memiliki sarana usaha  pasca oanen dan yang terpenting petani harus punya divisi marketing. 

"Kita akan arahkan seperti itu agar petani sejahtera," tegas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan kelompok tani yang baru saja dikunjungi di Sukabumi Jawa Barat, seraya menunjukkan contoh produksi petani sukabumi yang baru saja dikunjungi, pakaging beras organik milik kelompok tani di Sukabumi ini sangat bagus ujar presiden seraya menunjukkan ke petani Salatiga. 

"Saya berharap Serikat Paguyuban Petani Qarya Thayyibah harus bisa seperti ini, tidak lagi berkutat hanya menanam dan memanen bila hanya itu yang dilakukan petani Qarya Thayyibah tidak akan pernah mendapat keuntungan," ungkapnya.

Jokowi jelaskan usaha tani yang sangat memberikan keuntungan adalah yang memiliki unit usaha mulai produksi hingga pemasaran ujar presiden.

Pada kesempatan ini, presiden memberikan kesempatan berdialog dengan petani anggota Qarya Thayyibah Salatiga dan persoalan yang muncul masih selalu pada sisi lemah petani untuk memiliki sarana usaha. Ia berharap agar petani tidak selalu menunggu bantuan pemerintah, petani harus mau berkelompok dan urunan untuk membangun usaha, minimal dengan luasan 1.000 hektar hingga 5.000 hektar, bisa membangun korporasi dan bisa mengakses perbankan tidak lagi menunggu bantuan pemerintah.

"Saya minta petani Salatiga melihat kelompok tani Sukabumi agar ilmunya dilihat langsung pungkas presiden, pada akhir sambutan presiden membagikan 3 sepeda gunung kepada 3 petani," mintanya.

Sementara itu Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah tetap berkomitnen membangun kesejahteraan petani, bapak presiden menugaskan kami untuk menghadirkan negara ditengah-tengah petani dan rakyat Indonesia, kita sudah lakukan dalam 3 tahun ini.

"Kita sudah tidak impor beras, jagung dan bawang bahkan kita sudah ekspor, " kata Amran.

Menteri asal Bone ini menjelaskan dari awal ditugaskan sebagai Menteri Pertanian Kabinet Kerja, berkomitmen untuk menyelesaikan irigasi 3 juta hektar dan itu kita kerjakan dalam tempo 2 tahun irigasi 3 juta hektar selesai di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara Timur maupun Barat.

"Kita juga membangun 1.000 sumur dangkal dan bendung," ujarnya.

Ia mengungkapkan pada Rapat Kerja Nasional Tahun lalu 2016, Presiden Jokowi menugaskan untuk membangun 30.000 embung serta oarit-parit resapan. Penugasan ini agar dilakukan dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. 

"Hingga saat ini sudah kita kerjakan. Masyarakat juga kita berikan pencerahan untuk memanfaatkan air hujan yang turun dari langit seperti saat sekarang ini, jangan sampai air hujan terbuang ke laut begitu saja tidak dimanfaatkan untuk kehidupan," ungkapnya.

"Contohnya negara-negara di eropa seperti Jerman melakukan pemakaian ulang hingga 40 kali sebelum dibuang ke laut," pungkasnya. (*)

Ekspor Lada Meningkat, Kementan Optimis Mampu Kembalikan Kejayaan Rempah 500 Tahun Lalu

Posted on Tidak ada komentar
Optimisme mengembalikan kejayaan rempah nusantara 500 tahub silam akan tercapai, tercermin dari meningkatnya produksi dan ekspor komoditas lada. Devisa yang dihasilkan dari ekspor lada di tahun 2016 mencapai USD 431,14 juta.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan, Suwandi mengungkapkan produksi lada tahun 2016 mencapai 82,17 ribu ton. Besarnya produksi ini naik 0,82% dari produksi tahun 2015 yang hanya mencapai 81,50 ribu ton. Sementara produksi lada di tahun 2017, diperkirakan meningkat 0,97% yakni 82,96 ribu ton dari tahun 2016.

"Dari besarnya produksi tersebut, di tahun 2016 total ekspor lada Indonesia 53,10 ribu ton. Ekspor lada pada periode Januari hingga Agustus 2017 mencapai 27,46 ribu ton atau naik 16,57 persen dibanding pada periode yang sama di tahun 2016 yang hanya 23,56 ribu ton," demikian ungkap Suwandi di Jakarta, Senin (25/9/2017).

Karena itu, pejabat yang merangkap sebagai Plt Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan ini menegaskan sesuai kebijakan pengendalian impor dan mendoorng ekspor, hasilnya sudah terlihat dari meningkatnya volume ekspor tersebut diikuti dengan menurunnya volume impor. Impor lada pada periode Januari hingga Agustus 2017 hanya 690 ton, sedangkan impor lada pada yang sama tahun 2016 sangat tinggi yakni 2.663 ton.

"Artinya volume impor lada menurun signifikan yaitu 74 persen. Ini membuktikan kondisi pertanaman lada Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga bisa berjaya lagi seperti waktu 500 tahun lalu," sebutnya.

Suwandi menyebutkan terdapat 5 provinsi penghasil komoditas lada yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung merupakan penghasil utama lada dengan kontribusinya terhadap produksi nasional sebesar 58,32 persen. 

"Sementara Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan kontribusinya terhadap produksi nasional sebesar 41,68 persen," sebut dia.

Adapun potensi pasar ekspor lada Indonesia ke luar negeri cukup besar. Pasalnya terdapat negara-negara yang volume impornya sangat tinggi. Misalnya, Amerika Serikat, Jerman, Vietnam, India, Thailand, Spanyol, dan Jepang. (*)
Don't Miss