Responsive Ad Slot

Politik

Nasional

Internasional

Daerah

Teko dan Cangkir Tempurung yang Lagi "Ngehits" di Abdya

Posted on Senin, 23 April 2018 Tidak ada komentar
Saat bertamu ke pendopo Wakil Bupati Aceh Barat Daya, IstanaPos.com disuguhkan pemandangan yang tak biasa. Di atas meja, tersaji teko dan cangkir cantik olahan dari tempurung kelapa.

Menurut Muslizar, sang Wakil Bupati, cangkir dan teko unik tersebut merupakan hasil kerajinan tangan warga Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tak hanya di rumahnya, cangkir dan teko tersebut memang tengah tren di masyarakat Abdya, termasuk di warung kopi.







"Saya yakin, ini kalau dikembangkan bisa jadi souvenir atau oleh-oleh menarik bagi yang berkunjung ke Abdya," kata Muslizar, sembari mengutak-atik teko tempurung unik itu.

Terkait harga, Muslizar memastikan masih cukup terjangkau, meskipun souvenir masih diproduksi terbatas di tingkatan home industri bukan pabrikan atau diproduksi massal.

Mantan Wakil DPRK Abdya ini merinci harga untuk cangkir tempurung berkisar Rp20 ribu. Sementara teko dihargai Rp60 ribu. Sedangkan untuk paket lengkap, yang terdiri dari enam cangkir, satu teko plus tambahan baki cantik dari batang kelapa cuma dihargai Rp250 ribu saja.







Ia bercita-cita hasil kerajinan di level home industri ini bisa dipajang di dua outlet yang saat ini tengah dibangunnya. Jika pasarnya ada, Ia berharap industri-industri kreatif lainnya bisa tumbuh di Aceh Barat Daya.

"Sekarang saya lagi bangun dua outlet souvenir, satu di Pantai Bali Susoh, satu lagi di objek wisata Irigasi Mata-Ie Blangpidie. Nantinya souvenir ini semoga bisa kita pamerkan dan jual di sana," imbuhnya.













Sebab, Muslizar berkeyakinan bisnis industri kreatif di era "jaman now" cukup menarik dan menjanjikan. Khususnya bagi wisatawan, baik domestik maupun luar.

"Setiap wisatawan itu pasti bawa uang, dan tentu akan beli yang unik-unik yang dikunjunginya," tandas politisi Nasdem ini. (*)

Ngeri, Terorisme Jadi Komoditas Politik

Posted on Tidak ada komentar

Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi khawatir tak adanya terorisme jadi komoditas politik penguasa. Tidak masuknya  definisi terorisme dalam RUU Terorisme usulan pemerintah salah satu indikasi terorisme berpotensi jadi komoditas politik.

"Dari 61 negara yang memiliki concern terkait persoalan terorisme, hanya 16 negara yang tidak mempunyai definisi spesifik terorisme dalam peraturan perundang-undangannya," katanya, Senin (23/4).

Aboe menilai, tak adanya definisi ‘terorisme’ yang universal dalam RUU tidak boleh meninggalkan negara bertanggung jawab untuk merumuskan definisinya sendiri sesuai dengan kebutuhan politik dan situasi keamanan negaranya tersebut.

"Perumusan definisi terorisme seharusnya mencakup motivasi tindakan dan  dapat menjerat siapapun pelakunya, dan dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan negara," katanya.

Anggota Komisi III menambahkan, perumusan definisi terorisme dalam RUU Terorisme harusnya menggunakan bahasa yang jelas dan tidak memberi ruang penyalahgunaan istilah terorisme.

"Dalam konteks internasional, pendefinisian istilah terorisme di dalam rancangan peraturan perundang-undangan harus dibatasi dan diartikan sebagai upaya counter measure atau upaya melawan perbuatan yang dianggap bersifat teror yang karakteristiknya seperti dipaparkan di dalam Resolusi Dewan Keamanan 1566," jelasnya.

Menurutnya, negara dengan legislasi yang memiliki definisi terorisme kabur, sama saja memberi posisi orang yang tidak bersalah di dalam tingkat yang sejajar dengan tersangka terorisme.

"Akibatnya bisa meningkatkan resiko penahanan secara sewenang-wenang. Untuk itu, kegagalan  negara membatasi aturan dan upaya pemberantasan dan pencegahan terorisme, dapat mengurangi penikmatan hak asasi dan kebebasan dasar serta mengabaikan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas (necessity and proportionality) yang mengatur pembatasan hak asasi manusia," pungkasnya.
Don't Miss