Responsive Ad Slot

Menko Luhut: Indonesia Tidak Perlu Impor Kapal Selam Lagi

Selasa, 21 Maret 2017

Dalam rangkaian kunjungannya ke Jawa Timur, Menko Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan melakukan kunjungan ke PT PAL Indonesia, di Surabaya. Selain itu juga meninjau perkembangan proyek Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) maritim yang sedang dikerjakan di PT PAL seperti kapal selam. 

"Kapal (selam) ini lebih bagus dari yang pertama.  Ada 206 orang yang dikirim ke luar negeri untuk sekolah dan kembali ke Indonesia. Mereka ini yang menjadi embrio agar Indonesia bisa membangun kapal-kapal bagus lainnya. Dengan melihat ini saya sangat yakin kita tidak perlu impor lagi," ujarnya kepada media pada hari Senin (20/3). 

Dalam pertemuan dengan jajaran direksi PT PAL, Satgas Angkatan Laut, hadir pula sekitar 50 pekerja Indonesia yang baru saja kembali dari pelatihan pembangunan kapal di Korea Selatan. Proyek ini adalah bagian dari kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan galangan kapal asal Korea Selatan, DSME. Kerja sama ini meliputi  pembuatan tiga kapal selam dan mendidik sumber daya manusia Indonesia belajar membuat kapal selam ke negara tersebut. 

"Saya senang melihat perkembangan pembangunan kapal yang sudah jadi ini, Anda kembali dari Korea Selatan untuk mengembangkan Alutsista kita.  Saya percaya kalian dapat menciptakan yang lebih canggih lagi di masa datang," ujarnya dalam pertemuan tersebut. Ia menambahkan, bagus atau tidaknya kualitas kapal selam tersebut bergantung pada pekerjanya, untuk itu ia meminta mereka untuk mempertahankan etos kerja dan disiplin. 

Tetapi, menurut Menko Luhut, apa yang sudah dicapai ini belum sebaik beberapa negara tetangga Indonesia, seperti Vietnam. 

"Kami akan mempelajari mengapa Vietnam bisa mengekspor sampai 300 kapal dalam setahun. Vietnam ini negaranya lebih kecil dengan jumlah penduduknya hanya 1/6 dari jumlah masyarakat Indonesia," katanya. 

Ia menceritakan dalam beberapa kunjungannya ke pabrik Cassa, Airbus dan banyak lagi,  orang-orang Indonesia diakui keahliannya tidak kalah dari pekerja negara lain karena itulah kita harus percaya diri dan yakin bisa mengembangkan industri ini. 

"Orang-orang asing mengatakan kepada saya yang harus ditingkatkan lagi adalah efisiensi, disiplin dan produktivitas. Ini penting agar kita bisa menjadi bangsa besar. Kita bisa buat sendiri tidak perlu impor, sehingga kita bisa menjadi negara bahari yang hebat. Pesan saya, manajemen juga harus melakukan efisiensi dengan memaksimalkan transaksi melalui bank transfer dan meningkatkan transparansi," katanya. 

*Pelabuhan*
Dalam kunjungan ini, Menko Luhut juga meninjau Terminal Teluk Lamong. Pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur, Soekarwo  yang ikut mendampingi Menko Maritim menyampaikan permohonan agar pemerintah pusat memberikan wewenang perizinan pengembangan pelabuhan kepada provinsi.  
Mendengar hal itu Menko Luhut mendukung usul tersebut demi meningkatkan efisiensi. 

"Kita bikin mudah lah, jangan mempersulit diri sendiri, kalau memang perlu selesai di sini saja. Dari Jakarta kita beri tahu saja, diinfokan ada begini. Kalau itu terjadi saya kira akan banyak menghemat cost kita." kata Menko Maritim. 

Menko Luhut meminta Pelindo III dan Pemerintah provinsi untuk membangun kerja sama yang sinergis. 
"Pemerintah ingin adanya efisiensi dalam proses produksi, pengolahan, produktivitas, disiplin kerja, dan teamwork. Kalau melihat Pelindo III, ini perusahaan yang sangat sehat dan bisa berkembang dengan baik. Tetapi tidak boleh bekerja sendiri juga, baiknya membangun kerja sama, misalnya dengan Perusda dan juga dengan Gubernur maupun sektor swasta yang ada di Jawa Timur ini. Sehingga ekonomi bisa tumbuh bagus dan merata," ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut Menko Luhut menyinggung masih adanya praktik monopoli di pelabuhan sehingga menghambat produktivitas dan efisiensi. 
 "Tidak boleh lagi ada monopoli di pelabuhan, sehingga harga-harga bisa ditekan," ujarnya, 

Mengenai masih adanya tumpang tindih kewenangan pengelolaan pelabuhan antara Pelindo dan Kementerian Perhubungan, Menko Luhut mengatakan pemerintah sedang membenahi hal tersebut.   

"Menteri Perhubungan sudah mengerjakan ini dengan cepat dan akan menyerahkan ke Pelindo, mungkin juga ke swasta karena kalau semua pembangunannya memakai APBN nanti akan lama selesainya," kata Menko Luhut. 

Menko Maritim dalam kesempatan ini meminta pengelola pelabuhan untuk menertibkan kapal-kapal yang masih membuang sampah ke laut dan menerapkan _garbage fee_  untuk mengurangi pembuangan sampah ke laut.
Don't Miss