Responsive Ad Slot

Oknum Kades Diduga Korup, LSM Almagap Abdya: Pihak Berwajib Tidak Boleh Membiarkannya

Jumat, 07 April 2017

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Almagap Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kecam oknum Keuchik yang sengaja menutupi informasi pengelolaan dana desa, seperti yang dilakoni oleh Keuchik desa Mesjid Kecamatan Tangan-Tangan, sehingga terjadi permasalahan ditengah masyarakat, akibat tidak transparannya Keuchik kepada masyarakat. 

Koordinator LSM Almagap Abdya, Said Fahmi, mengutarakan hal persoalan yang saat ini terjadi di desa Mesjid tersebut berawal dari ketidak terbukanya informasi dari Keuchik kepada masyarakat, hingga masyarakat menaruh curiga, hal tersebut sangat disayangkan karena dapat berakibat fatal terhadap desa itu sendiri. 

"Seharusnya, dalam pengelolaan anggaran desa tidak ada yg perlu ditutupi, karena itu bukan rahasia", ucap Said Fahmi kepada Istanapos.com, Jum'at, (7/4/2017). 

Dan, selanjutnya Said juga mengatakan, semua kegiatan dan tahapan, baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan harus semua dimusyawarahkan, sehingga proses pengelolaan anggaran dana desa diketahui peruntukan oleh masyarakat. Akses informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat seakan-akan dirahasiakan, dan hal itu yang membuat lebih mudahnya aparatur mempraktikkan hal yang tidak sesuai aturan. 

"Kita berharap, jika memang Keuchik tersebut selewengkan dana desa, ini tidak boleh dibiarkan, pihak yang berwajib agar segera memprosesnya", desak Said. 

Menurutnya, sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah gampong dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community), yang berpegang pada asas demokrasi, dimana masyarakat diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. 

Selanjutnya, keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh keuchik dimaksudkan, agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

"Kami melihat, Keuchik desa Mesjid itu telah mengangkangi aturan yang ada", katanya. 

Kemudian, Said menambahkan, aturan yang mengatur keterbukaan informasi tercantum dalam beberapa pasal yg ada dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satunya adalah keterbukaan. Dimana, yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan gampong, serta dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Juga pada pasal 26 ayat (4) huruf (f), dalam menjalankan tugasnya, Keuchik berkewajiban untuk melaksanakan tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme", kata Said. 

Seterusnya, pihak pemerintah dan pendamping harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur desa tntang transparansi pengelolaan anggran. Hal itu menghindari dari permasalaha yang terjadi. 

"Bahkan banyak desa kita melihat dokumen Pertanggung jawaban dan perencanaan tidak ada di gampong, tapi dititip pada pihak ketiga yg membuat laporan tersebut, sudah seperti dana desa itu milik pribadinya Keuchik", ulas Said Fahmi. 

Rep: Muhammad Taufik
Don't Miss