Responsive Ad Slot

Surati Pengadilan, Tunda Sidang Ahok. Ada Apa dengan Kapolda Metro?

Kamis, 06 April 2017

Indonesia Police Watch (IPW) meminta Mabes Polri mengklarifikasi adanya surat dari Kapolda Metro Jaya untuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sidang penuntutan Kasus Ahok ditunda pelaksanaannya.

Melalui siaran pers yang diterima IstanaPos.com, Ketua Presidium IPW mendesak Mabes Polri mengecek kebenaran surat tersebut.

"Asli atau palsu. Jika benar asli dan Kapolda metro benar-benar mengeluarkan surat itu, IPW sangat menyayangkannya," terangnya. 

Pasalnya, kata Neta surat ini bisa dikategorikan sebagai bentuk intervensi Polda Metro Jaya terhadap pengadilan. "Hal ini tidak bisa dibiarkan," tandas Neta.

Pimpinan Polri, menurutnya harus menegur yang bersangkutan. Begitu pula dengan Komisi III, sebagai lembaga yang mengawasi Polri dan Pengadilan harus melakukan protes dan memanggil Polri untuk klarifikasi.

"IPW berharap kejaksaan dan pengadilan agar tidak menggubris surat Kapolda tersebut," harapnya.

Jika tidak diklarifikasi, kata dia bisa dikatakan Kapolda Metro Jaya terlibat dalam kepentingan politik praktis. Mengingat Ahok adalah Cagub dari partai penguasa dan surat itu bisa dinilai sebagai upaya untuk menyelamatkan Ahok dari jeratan hukum.

Sebaliknya, jika Kapolda Metro Jaya ternyata tidak mengeluarkan surat itu, Ia meminta Polri mengusut kasus ini dengan tuntas dan segera menangkap pelakunya. "Sebab surat itu bisa mengacaukan situasi dan merusak sistem peradilan serta merusak citra Polri khususnya Kapolda Metro Jaya," tutup Neta. (*)
Don't Miss