Responsive Ad Slot

Umrah Bupati Jufri untuk Wartawan, FSJA: Itu Termasuk Suap!

Minggu, 09 April 2017

Forum Silaturrahmi Jurnalis Abdya (FSJA) di Banda Aceh, menilai kebijakan yang dilakukan Bupati Jufri Hasanuddin dengan memberangkatkan empat wartawan untuk umrah dinilai tidak tidak tepat sasaran dan menyimpang dari aturan.

Menanggapi isu yang beredar terkait pemberangkatan umrah untuk wartawan dalam dua pekan ini, Koordinator FSJA di Banda Aceh Zuhri Noviandi, Sabtu (8/4/2017) mengatakan bahwa tidak ada yang menjadi alasan Bupati Jufri Hasanuddin memberikan jatah umrah bagi wartawan di daerah dengan menggunakan anggaran daerah. 

"Karena tidak ada dalam aturan wartawan menerima hadiah, sebagai indentitas wartawan yang memegang erat independensi," kata Zuhri. 

Selanjutnya, dikatakan wartawan mediaaceh.co ini, jika Bupati Jufri memberi hadiah dengan maksud karena wartawan telah membantu Pemda Abdya dalam menyampaikan informasi, hal itu disebutnya, itu memang tugas dari wartawan.

"Sebenarnya tugas wartawan memang untuk menyampaikan informasi. Jadi atas dasar apa bupati melakukan ini," ucap Zuhri

Hal yang sama juga turut disampaikan oleh Rahmat Fajri salah seorang jurnalis AJNN. Ia menilai, kebijakan Jufri tidak ada korelasi antara kesejahteraan dengan memberangkatkan wartawan umrah.

"Jadi sama sekali tidak ada hubungan antara wartawan berangkat umrah dengan kesejahteraan dan pembangunan di daerah," sebut Fajri.

Namun, saran Rahmat, anggaran yang hendak digunakan untuk memberangkatkan umrah para wartawan itu dialihkan kepada hal yang lebih bermanfaat.

"Misalnya bantuan kemanusiaan. Lumayan kan anggaran sebanyak itu untuk bantu keluarga kurang mampu," ungkap dia.

Sementara itu, Irwan Saputra salah seorang jurnalis Beritakini.co menilai jika Bupati Jufri tetap memberangkatkan umrah wartawan tersebut maka hal demikian sudah termasuk dalam bentuk gratifikasi.

"Dimana sesuai dalam UU nomor 20 tahun 2001 pasal 12 b disebutkan pemberian hadiah dan termasuk tiket perjalanan yang berhubungan dengan jabatan termasuk gratifikasi. Maka itu sudah termasuk dalam suap," jelas Irwan.

Selain itu, kata Irwan, larangan tersebut juga diperkuat dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 6 menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

"Segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut jadi pengetahuan umum. Suap adalah segal pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi," pungkas dia

Rep: Muhammad Taufik
Don't Miss