Responsive Ad Slot

Kalangan MPR Protes Wacana Mendiknas

Sabtu, 17 Juni 2017

Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha menyarankan Mendiknas lebih baik memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan, ketimbang ngotot memperjuangkan aturan 5 hari sekolah.

Syaifullah mengingatkan, bahwa program 8 jam belajar di sekolah atau sekolah lima hari dapat mematikan eksistensi madrasah diniyah yang berada di pondok pesantren. Selain itu, kebijakan itu bisa memotong ruang interaksi bagi siswa dengan lingkungannya.

"Yang jelas adanya program Mendiknas tahun ini dapat mengganggu program pendidikan yang sudah bagus dijalankan pemerintahan Jokowi," tegasnya, kemarin.
Menurutnya, wacana Mendiknas kali ini cenderung coba-coba, tidak ada parameter yang jelas. Hanya terkesan ingin dianggap beda dari menteri sebelumnya.

"Wacana Mendiknas menerapkan lima hari sekolah itu tidak substansial. Ini justru merusak budaya pendidikan yang sudah ada. Jadi sebaiknya program itu tak dipaksakan," katanya.

Menurutnya, sebaiknya Mendiknas lebih concern dengan program perbaikan infrastruktur sekolah di wilayah Indonesia yang masih banyak rusak.

"Mending perbaiki dulu itu sekolah-sekolah yang rusak di wilayah terdepan, tertinggal dan pulau terluar. Sebab prihatin kita kalau melihat sekarang masih banyak bangunan sekolah rusak. Bahkan di pulau Jawa sekolah ada yang rubuh," katanya.

Syaifullah menambahkan, Mendiknas juga sebaiknya membenahi metode pengajaran dan kurikulum pendidikan, selain itu membenahi penggunaan buku-buku pelajaran di sekolah.

"Jangan tiap ganti menteri ganti buku-buku pelajaran baru, ini pemborosan. Buku pelajaran berubah terus terkesan ada permainan proyek," katanya.

Ditambahkannya, pemerintah juga sebaiknya membuat program terobosan agar penyampaian pendidikan lebih berbasis praktek lapangan, bukan sebatas teori-teori dalam buku pelajaran.

"Pendidikan aplikatif lebih penting ketimbang mencekoki siswa dengan teori - teori terus. Sekarang ini pendidikan yang penting itu praktek bukan teori semata," ujarnya.

Syaifullah mengingatkan, apabila Mendiknas tetap ngotot menerapkan program lima hari sekolah, maka akan muncul aksi penolakan besar-besaran dari masyarakat.

"PPP menolak tegas. Pokoknya kita tidak mau Mendiknas mengacak-acakan budaya pendidikan yang sudah terbangun dengan baik," pungkasnya.
Don't Miss