Responsive Ad Slot

Wacana Sekolah Lima Hari Dari Mendiknas Diprotes

Minggu, 11 Juni 2017


Wakil Ketua Umun PPP Arwani Thomafi menolak kebijakan lima hari sekolah yang rencana akan diterapkan Mendiknas Muhadjir Effendy pada ajaran tahun depan.

"Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. Kami meminta Mendiknas untuk mengurungkan kebijakan itu," katanya di Jakarta.

Dia berpendapat, kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan kita saat ini bukan merubah jam belajar siswa. 

Kata dia, cara lebih tepat memastikan semua anak bangsa ini bisa mengenyam pendidikan di sekolah adalah dengan memastikan kesejahteraan guru dan memastikan sarana prasarana sekolah tersedia dengan kualitas memadai.

"Kebijakan perubahan jam sekolah ini akan dirasa jauh dari rasa keadilan, tidak memahami kearifan lokal serta tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum kemerdekaan," katanya.

Arwani menilai, sistem dan proses belajar mengajar yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Pengayaan jam pelajaran di luar sekolah melalui kursus, pengajian, madrasah Diniyyah dan sebagainya sudah berjalan pada jalurnya.

"Jika kebijakan lima hari sekolah dengan menambah durasi diruang kelas diterapkan, maka ini akan mematikan lembaga pendidikan seperti madrasah Diniyyah termarginalkan," ujarnya.

Dia menegaskan, pendidikan madrasah Diniyyah sudah terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak. Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata tetapi juga pengamalannya. Bahkan lembaga pendidikan Diniyyah menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI.

"Jika kebijakan ini dipaksakan, maka sama saja menganggap semua proses selama ini ahistoris. DPP PPP memerintahkan Fraksi PPP di DPR untuk menolak kebijakan Mendiknas ini dan meminta menteri untuk mengklarifikasi kebijakan ini secara serius," pungkasnya
Don't Miss