Responsive Ad Slot

PKS Anggap Perpu Ormas Mengada-ada

Sabtu, 15 Juli 2017

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengkritisi keputusan pemerintah menerbitkan Perpu tentang Pembubaran Ormas.

Aboe memiliki tiga catatan tentang terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Pertama, Alasan pemerintah adalah adanya kekosongan hukum dan adanya kegentingan yang memaksa sehingga harus terbit Perpu tersebut.

"Sepertinya ini adalah alasan yang mengada-ngada, karena sejatinya tidak ada kekosongan hukum, lantaran ada UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas," katanya di Jakarta, kemarin.

Ditegaskannya, pasal 60 Dalam UU Ormas telah mengatur bagaimana mekanisme dan tahapan pembubaran Ormas. Jadi sudah jelas dan detail prosedur yang diatur dalam UU Ormas. Karenanya, syarat kekosongan hukum sebenarnya tidak terpenuhi.

Aboe mengingatkan, jangan sampai karena keluarnya Perppu akhirnya publik melihat bahwa pemerintah bersemangat membubarkan HTI, namun tidak mau mengikuti mekanisme yang ada dalam UU Ormas, lantas kemudian menerbitkan Perpu untuk membypass aturan tersebut.

"Tentunya publik akan mempertanyakan, pemerintah macam apa yang kemudian menyikapi aturan seperti ini," ingatnya.

Kedua, lanjut dia, digunakannya asas contrarius actus dalam Perppu ini juga tidak tepat. Asas contrarius actus artinya, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang membatalkan. Sepertinya inilah jalur yang dipakai untuk membypass pembubaran HTI agar tidak melalui Pengadilan. Hal ini saya rasa tidak tepat, dan bisa menimbulkan kekacauan dalam tatanan bernegara.

"Bayangkan saja, apabila ini menjadi preseden, kemudian dengan mudahnya Kepala KUA akan dapat membatalkan buku nikah yang diterbitkannya, atau Kepala Imigrasi yang bisa juga membatalkan paspor yang diterbitkannya. Tentunya hal ini akan membuat kekacauan administrasi bernegara kita, jika diambil preseden dalam bidang lain," cetusnya.

Ketiga, jelas dia, hilangnya proses peradilan dalam pembubaran Ormas, merupakan salan satu indikasi kembalinya rezim yang totaliter. Salah satu amanat reformasi adalah memposisikan civil society sebagai kekuatan pembangunan nasional.

"Oleh karenanya, ormas sebagai representasi dari civil society seharusnya, diberdayakan dan dilibatkan dalam pembangunan. Bilapun ada yang bermasalah, sudah diberikan jalur penanganan sesuai dengan UU Ormas," pungkasnya.
Don't Miss