Responsive Ad Slot

Begini Cara Amran Cegah Program Rempah Rp5,5 Triliun Gagal karena Bibit Palsu

Jumat, 08 September 2017

Dalam Rapat Koordinasi Teknis Tanaman Rempah Provinsi Sulawesi Selatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak mau main-main dalam pengadaan bibit. Dia tidak mau temuan bibit palsu terulang. Karena itu aparatur hukum dilibatkan.

Ada 14 Kepala Dinas dan empat Bupati hadir dalam rapat tersebut. Saat memasuki ruangan Hotel Seremani, Kabupaten Wajo, Mentan tampak tidak berkenan membuang waktu untuk seremonial. Dia mengambil alih pertemuan dengan langsung membuka dialog. Sambil meng-absen bupati mana saja yang hadir.

"Saya tidak ingin gagal, jadi saya harus prioritaskan Bupati yang siap. Tapi saya yakin semua bupati siap," katanya mengawali pembicaraan, Kamis (8/9).

Satu- persatu Bupati hingga Kepala Dinas diminta menyampaikan pendapat terkait program rempah. Satu hal yang menjadi fokus perhatian Mentan saat itu adalah proses tender dan bibit palsu.

"Aku takut tender-tender, dulu 70 persen bibit di satu daerah palsu, di daerah sumatera. Nangis kita," keluhnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Enrekang Muslimin Bando mengusulkan agar penangkaran bibit dilakukan langsung oleh daerah. Seperti bibit kopi, menurutnya Kopi Enrekang yang dikembangkan petani lokal saat ini sudah terbukti sebagai varietas kopi terbaik di Indonesia. Sehingga yang paling mengerti untuk penangkaran bibit kopi daerah setempat adalah petani lokal, bukan di daerah lain melalui proses tender.

"Namun tetap ada proses sertifikasi untuk menghindari penyimpangan," tandasnya.

Mentan tampak manggut-manggut mendengar usulan tersebut. Dia mengaku khawatir pengadaan bibit melalui tender justru memperbesar potensi penyimpangan.

"Saya setuju pembibitan cukup di kabupaten. Sebab dia decision maker. Bikin juklaknya," perintah Amran, yang langsung disanggupi bawahannya.

Sejurus kemudian, Amran memanggil Danrem 141 dan pihak yang mewakili Polda Sulsel untuk disampingnya. Ia meminta agar aparatur hukum dilibatkan dalam proses pengadaan dan distribusi bibit, untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

"Masukkan ke dalam tim. Aku khawatir kalau ada sepupu menteri, saudara Dirjen yang minta jadi rekanan pengadaan bibit," perintah Amran.

"Aku tidak mau setelah pensiun dari menteri, 3-4 tahun kemudian baru ketahuan bibitnya palsu, banci," lanjut dia.


Amran mengatakan, pihaknya sudah meneken MoU dengan Polri, Kejagung bahkan KPK. Ia meminta Reskrimsus dilibatkan, agar kesalahan masa lalu dalam pengadaan benih tidak terulang lagi bahkan bila diperlukan TNI harus ikut mengawasi jangan sampai ada celah yang merugikan rakyat. "Rp5,5 triliun bukan anggaran yang kecil," tegasnya.

Selain aparatur hukum, Ia juga meminta profesor dan akademisi yang kompeten untuk turun langsung mengawasi proses penangkaran. "Tolong profesor-profesor turun lapangan," harap Amran.

Presiden, kata Mentan, memerintahkannya untuk tidak boleh lengah dan lepas kontrol. "Beliau mewanti-wanti saya: Ingat nasib rakyat petani, pekebun dan hortikultura. Ini akan menjadi contoh untuk generasi yang akan datang, itu pesan bapak presiden," kata Amran.

Karena itu, bupati-bupati yang ragu bekerja, sambung Amran lebih baik mundur mengajukan anggaran ini. "Bila ragu pasti nanti tidak berhasil," pungkasnya. (**)
Don't Miss