Responsive Ad Slot

Mensos Dorong Lulusan STKS Berperan Entaskan Kemiskinan

Selasa, 03 Oktober 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendorong lulusan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) berperan serta membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.

"Saudara-saudara punya kompetensi dan kapasitas untuk itu. Untuk pertama kali dan satu-satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang saat diwisuda telah memiliki seritifikat Pekerja Sosial (Peksos). 

Saat ini ada enam jenis pekerja sosial di STKS yang telah memiliki seritifikat kompetensi yaitu Peksos Kemiskinan dan CSR, Anak, Napza, Bencana, Medik dan Disabilitas. Maka sekarang saudara sudah siap melayani masyarakat. Saatnya turun gunung dari bangku perkuliahan ke masyarakat. Mendedikasikan diri dalam penanggulangan kemiskinan dan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial lainnya," tutur Mensos saat menyampaikan arahan kepada Wisudawan dan Wisudawati STKS 2017 di Kampus STKS, Bandung, Selasa (2/10/17). 

Mensos mengatakan Kementerian Sosial menjadi leading sector dalam pengentasan kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan pemerintah, lanjutnya, difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pertama, Kementerian Sosial pada tahun 2018 mendapatkan penugasan untuk  meningkatkan jumlah penerima bantuan sosial  Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. 

Kedua, mulai tahun 2017, pemerintah melakukan transformasi Beras Sejahtera (Rastra) dari pola subsidi menjadi bantuan pangan, sehingga Program Rastra berubah menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Jumlah KPM penerima BPNT tahun 2017 sebesar 1.286.194 KPM yang tersebar di 44 Kota di Indonesia, sedangkan 470 kabupaten/kota lainnya masih tetap mendapatkan subsidi Rastra reguler. Sedangkan jumlah total KPM subsidi Rastra tahun 2017 sebesar 14.212.742 yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. 

Tahun 2018 program bantuan pangan akan diperluas menjadi 10 juta kpm yang mencakup 98 kota dan 118 kabupaten.

Dikatakan Mensos, bantuan sosial PKH dan BPNT keduanya dilakukan secara non tunai  melalui sistem perbankan yang dikembangkan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk kemudahan mengontrol, mengecek, dan mengurangi terjadinya penyimpangan. 

Penerima bansos, lanjutnya, dapat mengambil bantuan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dilengkapi dompet elektronik dan fitur tabungan. Jadi pengambilan  bantuan sosial  makin mudah dan pemilik kartu bisa menabung melalui KKS. 

"Tentunya keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan dan  pembangunan kesejahteraan sosial ini sangat tergantung dari ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pembangunan kesejahteraan sosial dimana lulusan STKS saya harapkan turut berperan," tambahnya. 

STKS Bandung pada tahun 2017 mewisuda 382 orang dengan rincian Wisudawan Magister Pekerjaan Sosial Spesialis-1 sebanyak 22 orang dan Wisudawan Sarjana Terapan pekerjaan Sosial sebanyak 360 orang. 

Suasana haru melingkupi prosesi wisuda saat seorang Wisudawati Lulusan Terbaik Program Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial, Maya Kusuma Permata Sari meyampaikan kesan-kesan selama menuntut ilmu di STKS. 

Perempuan asal Solo ini mengaku mempersembahkan penghargaannya untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Peraih Indeks Prestasi Kumulatif 3,92 ini tampak berkaca-kaca dan nada suaranya bergetar. Tepuk tangan hadirin bergemuruh di Auditorium STKS saat ia menutup pidato. 

Kepada wisudawan dan wisudawati STKS Bandung, Mensos mengucapkan selamat dan menanti prestasi ditorehkan para Pekerja Sosial Profesional Indonesia. 

"Indonesia punya Pekerja Sosial bidang Napza, Pekerja Sosial Bidang Anak, Pekerja Sosial Bidang Medik, Pekerja Sosial Bidang Disabiltias, Pekerja Sosial Bidang Kemiskinan, dan Pekerja spsial Bidang Bencana. Semuanya lulusan STKS. Ini sungguh membanggakan," tutup Khofifah. (*)
Don't Miss