Responsive Ad Slot

Nyaris Setahun Lulus Tes PNS, 125 Bidan di Aceh Selatan Tak Digaji dan Belum Dapat NIP

Selasa, 03 Oktober 2017

Koordinator Lembaga Pemerhati Parlemen (LPPA) Aceh, Muzakir meminta pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan memperjuangkan nasib bidan yang berjumlah 125 pegawai tidak tetap (PTT) di kabupaten Aceh Selatan Senin ( 02/10/2017 ).


Sampai saat ini belum menerima SK CPNS sebelumnya bidan yang lulus testing kemenkes RI di Aceh dan Aceh Selatan khususnya sempat mempertanyakan kepastian menjadi CPNS karena pemerintah belum mengeluarkan nomor induk pegawai (NIP) kepada mereka.


Hal ini sangat di sayangkan nasib semua bidan PTT di Aceh Selatan yang menjadi PNS setelah lewat testing yang di selenggarakan oleh kementrian kesehatan RI, berakhir masa tugas sebagai PTT yang di gaji kemenkes RI pada februari 2017 silam sehingga mulai maret 2017 tidak bergaji.


Muzakir sangat menyayangkan kondisi para bidan PTT kabupaten Aceh Selatan mereka bekerja tanpa gaji oleh pemerintah tapi mereka tetap menjalankan tugas dan tangung jawab mereka sebagai bidan yang di tugaskan di daerah-daerah terpencil aceh selatan.


"Muzakir meminta bupati Aceh Selatan untuk memperjuangkan nasib SK CPNS bidan PTT tersebut ke pusat kembali sehingga sampai hari ini belum mendapat kepastian penerimaan nomor induk pegawai (NIP)," ucapnya.


Muzakir melihat beberapa daerah kabupaten/kota di Aceh sudah turun SK CPNS seperti Aceh Barat hari ini senin (2/10/2017) sebanyak 146 bidan dan dokter tidak tetap (PTT) di kabupaten aceh barat akan menerima SK (surat keputusan) pengangkatan menjadi calon pengawai negeri sipil (CPNS).


"Maka dari hal ini Muzakir koordinator lembaga pemerhati parlemen aceh meminta pemerintah daerah kabupaten aceh selatan untuk memperjuangkan nasib bidan PTT kabupaten Aceh Selatan yang sampai hari ini belum mendapatkan kejelasan secara ril dan jelas," ujarnya.


"Mengetahui hal tersebut kita sangat prihatin atas nasib bidan PTT berjumlah 125 orang, maka dalam hal ini sangat kita sayangkan atas sikap pemerintah. Ketika mereka bekerja tanpa digaji sehingga ini terus berlarut  tanpa ada kejelasan sama sekali oleh pihak pemerintah daerah," tutup Muzakir.

Ariandy
Don't Miss