Responsive Ad Slot

Pemerintah Hati-hati Negosiasi Dengan Freeport

Sabtu, 21 Oktober 2017


Anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mengingatkan pemerintah jangan hanya memberi angan-angan dalam penanganan pertambangan PT Freeport di Papua. Soalnya, apa yang dikatakan oleh pemerintah selama ini kerap melenceng dari kenyataan.

Hal teranyar mengenai divestasi saham 51 persen yang diklaim oleh pemerintahan bahwa hal itu sudah mencapai kesepakatan, namun faktanya ternyata tidak demikian.

“Sejak awal saya sudah curiga. Nggak mungkin Freeport lengah begitu saja menyerahkan saham 51 persen, dan ternyata memang nggak beres klaim pemerintah,” kata Eni di Kompleks Parlemen.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, poin-poin kesepakatan yang telah dilakukan pemerintah dan Freeport tidak boleh luntur lantaran keberatan yang saat ini diajukan Freeport. Alasannya, kedaulatan negara atas kegiatan tambang dan keuntungannya lebih besar perlu diperjuangan.

"Kalau mereka (Freeport) keberatan, laksanakan saja dulu divestasi sesuai nilai sampai batas akhir kontrak karya (KK) yaitu 2021. Setelah itu kalau tetap tidak setuju atas apa yang telah disepakati, tentunya tambang di sana kan kita bisa kelola sendiri," ungkapnya.

Eni mengaku pesimistis kesepakatan pemerintah dengan Freeport bisa berjalan mulus. Sebab, divestasi 51 persen saham Freeport yang merupakan poin yang dianggap prestasi itu sangat sulit direalisasikan dan dilepas begitu saja sesuai permintaan pemerintah.

"Terbukti saat ini keberatan muncul dari kesepakatan yang telah dianggap selesai itu. Kemudian waktu rapat Komisi VII dengan pemerintah saya tidak mendapatkan jawaban memuaskan khususnya soal rincian dan mekanisme dari divestasi itu," ujarnya.

Ketua Umum DPP LPM mengingatkan kembali mengenai janji-janji pembangunan smelter, dan ternyata sudah bertahun-tahun hal itu hanya janji-janji, sementara Indonesia dirugikan dengan pengeluaran izin ekspor.

Karena itu, dia meminta pemerintahan untuk menyampaikan informasi yang benar agar tidak merugikan rakyat.

Eni tak lupa mewanti-wanti pihak pemerintah untuk waspada dan tegas dalam proses perundingan perpanjangan kontrak PT Freeport. Pasalnya sejumlah langkah mungkin dilakukan perusahaan tambang raksasa tersebut, seperti menggunakan kebijakan PHK karyawan untuk meningkatkan nilai tawar PT FI terhadap pemerintah.

"Jangan sampai pihak Indonesia dirugikan dan didikte Freeport dalam proses perundingan," pungkasnya.
Don't Miss