Responsive Ad Slot

Wawancara Ekslusif Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim Soal Nasib Tenaga Kontrak dan Honorer

Minggu, 10 Desember 2017

Ide yang dilemparkan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim ke sosial media terkait rencana penghapusan tenaga kontrak dan honorer sukses menyedot banyak komentar. Hingga berita ini diturunkan, status Bupati Akmal di Facebook terkait hal ini sudah menembus 1.018 komentar.

Dalam statusnya, Bupati Akmal mengajak teman dan pengikut Facebooknya berdiskusi tentang wacana penghentian secara total rekruitmen tenaga kontrak dan honorer. Pasalnya, anggaran yang harus ditebus daerah untuk membayar gaji pegawai non PNS itu cukup besar, mencapai Rp26 miliar setahun. 

Sementara itu, jumlah pegawai di seluruh kantor di lingkup pemerintah kabupaten yang berjuluk beras sigupai itu dari tahun ke tahun terus membengkak, sehingga kinerja pemerintahan dinilai menjadi tidak berjalan efektif dan efisien. Padahal dengan anggaran sebesar itu, daerah bisa memanfaatkannya untuk sektor-sektor yang lebih produktif

"Ini ada ide bagus, coba kita diskusikan untung ruginya..... Idenya, bagaimana kalau pengumuman penerimaan tenaga kontrak ini kita batalkan saja. Dan kita ujicoba, tahun 2018, tidak satu pun PNS kontrak bekerja di pemerintahan. Jadi adil kan......????," tulisnya di Facebook, Jum'at (18/12) lalu.

"Kita lihat, apakah pemerintah akan macet atau malah tambah sukses. Kalau biasa saja, atau malah makin sukses, maka selamanya tenaga kontrak kita hentikan. Kalau pemerintah lebih buruk, 2019 baru kita rekrut ulang sesui kebutuhan. 

Tentu saja perencanaan akan dilakukan lebih baik, tidak tergopoh-gopoh seperti ini karena baru dilantik. Nah, 2018 nanti, gaji tenaga kontrak sebesar Rp 26 milyar setahun, kita pakek untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya untuk meningkatkan ekonomi dan sektor produksi kerakyatan, dimana teman2 yg gagal jadi PNS kontrak---tentu siapa yg gigih saja--juga bisa mendapatkan penghasilan serta pekerjaan, sama seperti rakyat yg lain.

Apalagi, jumlah riil PNS kita juga sudah kelebihan. Dengan meningkatkan sedikit penghasilan, saya yakin PNS akan mampu bekerja lebih maksimum, dan tidak berharap- bantuan tenaga kontrak lagi.
Kalau pemikiran ini bisa diterima, saya siap melaksanakan roda pemerintahan tanpa tenaga kontrak, tahun dwpan. Paling tidak untuk ujicoba. Bagaimana pendapat kalian......," lanjut Akmal.

Tak pelak, status kontroversial itu mendapat respon pro-kontra dari netizen. Ada setuju, banyak juga yang kecewa. Khususnya yang sudah melengkapi sejumlah berkas persyarakat untuk mengikuti tes tenaga kontrak dan honorer yang dimulai dibuka beberapa hari yang lalu.

Sehingga muncul banyak pertanyaan, ada apa sebenarnya di balik status Bupati Abdya ini. 

Simak wawancara selengkapnya;

Setelah penerimaan test kontrak dan honorer dibuka, kenapa anda malah melemparkan wacana agar tenaga non PNS itu dihapus?

Ini sebetulnya adalah salah satu trik. Pertama agar masyarakat tidak terlalu shock ketika pemerintah membuat perubahan besar. Kedua, saya ingin memancing daya kritis masyarakat agar muncul interaksi dan ruang diskusi yang terbuka dengan rakyat saya. Saya tidak ingin karena tertutup lalu kemudian mengeluarkan kebijakan yang terkesan tiba-tiba membuat masyarakat tidak siap.

Bukankah dengan keterbukaan ini, justru membuat masyarakat yang kontra menjadi bersitegang langsung dengan anda?

Tidak apa-apa. Justru itu bagus, dia bisa langsung mengeluarkan unek-uneknya, sehingga saya selaku pemimpin bisa memahami situasi psikologis, kecenderungan dan polarisasi pemikiran masyarakat di daerah saya. Itu sangat penting buat saya sebelum mengambil kebijakan. 

Selain itu, jangan salah, lewat status ini juga berhasil menghimpun banyak ide-ide cemerlang dan solutif. Sekaligus membuka kesadaran baru di tengah masyarakat, bahwa sebenarnya pemerintah tidak punya kewajiban untuk harus membuka tes tenaga kontrak setiap tahun. Sehingga masyarakat menjadi terlatih untuk mulai berpikir kreatif dan tidak melulu bercita-cita bekerja di pemerintahan.

Tapi setidaknya dengan tenaga kontrak itu, uang Rp26 miliar bisa terdistribusi ke orang banyak, untuk pemerataan ekonomi dalam jangka pendek dari pada dikapling-kapling ke sektor yang tidak langsung dinikmati oleh orang banyak. Atau anda lebih suka mengalihkan anggaran itu ke sektor prioritas tertentu, misalkan untuk proyek infrastruktur ketimbang pemerataan?

Saya sebenarnya lebih pro-pemerataan. Saya tentu tidak ingin masyarakat saya ada yang lapar. Tapi saya juga tidak ingin masyarakat saya manja karena terbiasa di zona nyaman kontrak dan honorer itu. Sehingga membuat mereka menjadi tidak kreatif dan berkembang. Seakan-akan bekerja di pemerintahan hanya lah satu-satunya jalur dan cita-cita setelah tamat sekolah atau kuliah.

Jadi rencananya, akan anda kemanakan uang sebanyak itu?
Salah satunya ke LKM.

Apa itu LKM?
LKM itu Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM), sejenis perbankan di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pemda akan menyertakan modal ke sana. 

Tujuannya?
Jadi masyarakat yang tidak punya modal tapi punya ide dan keinginan bikin usaha bisa mengajukan pinjaman ke sana. LKM bisa memberikan rekomendasi kepada perbankan untuk mendapatkan akses modal seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) sampai Rp500 juta per orang atau dana-dana CSR perusahaan yang jumlahnya mencapai triliunan setiap tahun.

Selama ini pemerintah Aceh baik kabupaten maupun provinsi belum pro-aktif mengejar peluang dana ini.

Bagaimana jika mereka tidak punya agunan?

Tidak perlu agunan. Inilah yang membedakan bank dengan LKM. Jadi LKM itu akan menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan akses dana maupun modal. 

Saat ini proyek perencanaan LKM itu sedang dipersiapkan oleh tim yang dipimpin oleh Massady Manggeng dan Ade Alkausar.

Berapa banyak boleh dipinjam masyarakat?

Berapapun. Dari Rp50 ribu hingga Rp500 juta. Dengan begitu, masyarakat yang punya keinginan untuk bikin usaha, tidak ada lagi alasan tidak punya modal.

LKM Abdya juga dipersiapkan untum melakukan intervensi pada sistem pengkreditan, seperti bunga kredit kendaraan dan rumah yang sangat mencekik.

Memangnya apa usaha atau potensi yang menguntungkan bisa dikembangkan di Abdya?

Banyak... Abdya itu sebenarnya daerah yang masih sangat potensial, cuma banyak yang belum tahu saja.

Contohnya?

Misalnya, saya sudah memulai tambak udang sebelum orang memikirkannya. Tambak udang itu cukup prospek, posisi Abdya tepat menghadap lautan Samudra Hindia yang luas, sehingga kualitas airnya belum tercemar, untuk salinititas (tingkat keasinan) juga ideal, sehingga pertumbuhan udang dan hasil produksinya sangat baik dibanding daerah-daerah lain. Untungnya juga cukup menjanjikan, hanya saja modalnya cukup besar. Nah, dengan LKM itu, masyarakat bisa mengajukan pinjaman.

Begitu juga dengan sawit, saya juga sudah memulainya jauh sebelum saya menjadi Bupati. Terbukti, sawit untungnya sangat lumayan dan menjadi penopang utama pendapatan keluarga saya selama ini. 

Jagung juga sangat prospektif. Bayangkan setiap tiga bulan, masyarakat bisa punya penghasilan sampai Rp20 juta per hektar. Sementara bibit dan pupuk sudah dibantu pemerintah, tinggal lahan dan tenaga saja untuk mengolahnya.

Tapi sektor itu kan kebanyakan cuma bisa digarap oleh laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Apalagi secara kasat mata kita bisa melihat jumlah tenaga honorer terbanyak itu ya dari kalangan hawa, karena mereka yang sanggup bertahan dengan gaji kecil. Apalagi sudah disubsidi penghasilan suami, bagi tenaga honorer yang sudah menikah. Itu bagaimana?

Iya... Banyak juga jenis usaha yang bisa dilakukan oleh perempuan. Usaha minuman kemasan misalnya. Itu bikin natadecoco kan modalnya cuma air kelapa yang difermentasi, terus mesin seal kemasan ukuran gelas. Minuman natadecoco yang dibeli dari Medan berapa dijual di pasaran? Rp1000? Kita bisa jual Rp500, udah untung. Karena paling modalnya Rp200 per-kemasan. 

Itu baru satu. Bisa juga usaha bikin Sabun, propolis yang harganya mahal itu, atau bahkan pabrik tepung singkong, tepung pengganti terigu. Saya sudah memulai dan melakukan banyak uji-coba. Dan saya melihat sangat prospek. Tentu banyak ide-ide usaha lain dari masyarakat.

Jadi, test kontrak dan honorer yang sudah diumumkan itu resmi batal?

Nggak. Tes kontrak dan honorer tahun ini tetap dibuka. Namun ke depan kita akan memangkas kuota dan menentukan standar prioritas. Supaya anggaran tidak terbuang sia-sia. 

Kira-kira tenaga kontrak dan honor bidang apa saja yang akan diprioritaskan ke depan?
Tidak hafal, itu domainnya BKPSDM.

Tenaga kesehatan, tenaga pendidikan tetap masih dibutuhkan. Sopir, cleaning service dan pemadam kebakaran juga masih perlu. Namun kita enggak akan buka banyak-banyak. Kita prioritaskan kepada yang punya kompetensi.

Artinya tes kontrak dan honorer tidak dihapus?

Belum. Tapi kita juga tidak mau mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Apalagi dalam acara yang diadakan Kemendagri di Jakarta beberapa waktu lalu dinyatakan akan dikeluarkan surat edaran larangan membuka tes kontrak dan honorer. Kecuali yang dibutuhkan oleh Pemda. Sebab, jika kita tetap buka, maka jatah kuota penerimaan ASN atau PNS kita akan dikurangi. (*)


Foto: Facebook/ Al Junishar
Don't Miss