Responsive Ad Slot

Kenapa Nggak Beres-beres Soal Negosiasi Freeport

Rabu, 10 Januari 2018



Anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih gregetan melihat alotnya negosiasi pemerintah dengan PT Freeport. Alotnya negosiasi ini karena lemahnya kemampuan lobby pihak pemerintah.

"Katanya Freeport akan divestasi saham 51 persen paling lambat Desember 2017. Tapi sekarang sudah 2018 negosiasi belum juga terealisasi, pemerintah seharusnya jangan mau diulur-ulur waktunya," katanya ketika dihubungi wartawan, Rabu (10/1).

Menurut Eni, alotnya negosiasi dengan pihak Freeport tidak boleh dianggap sepele. Sebab, hal tersebut merugikan Indonesia, khususnya masyarakat Papua.

"Negosiasi sudah berlangsung 3 tahun tapi pelaksanaan belum terealisasi. Jangan-jangan memang ada yang tak beres dari proses negosiasi ini, atau memang hanya janji-janji manis saja soal divestasi saham Freeport?" tanyanya.

Dia mengingatkan pemerintah jangan hanya memberi angan-angan dalam penanganan pertambangan PT Freeport di Papua. Soalnya, apa yang dikatakan oleh pemerintah selama ini kerap melenceng dari kenyataan.

“Sejak awal saya sudah curiga. Nggak mungkin Freeport lengah begitu saja menyerahkan saham 51 persen, dan ternyata memang nggak beres klaim pemerintah,” kata Eni.

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak boleh kalah dalam proses negosiasi divestasi saham 51 persen PT Freeport Indonesia. Dia tidak mempermasalahkan jika proses negosiasi berlangsung lama.

"Sudah tiga tahun kita negosiasi, alot banget. Tidak apa-apa alot yang penting jangan kalah," ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Tahun 2018, di Auditorium Tilangga, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Don't Miss