Responsive Ad Slot

Pakai Cadar Hak Asasi Manusia

Kamis, 08 Maret 2018


Anggota Komisi III DPR sekaligus Ketua DPP PKS Aboe Bakar al Habsyi menegaskan, penggunaan cacar adalah hak muslim. Penggunaan cadar pada umumnya bersinggungan dengan dua aspek, yaitu aspek keyakinan dan aspek ibadah.

"Penggunanya meyakini menggunakan cadar adalah bagian dari ajaran agama dan merupakan bentuk ibadah dalam agama," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/3).

Aboe bilang, menggunakan cadar adalah bagian dari praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tentunya ini merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi dalam kerangka hak-hak azasi manusia.

"Bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan, di masa sekarang dapat diartikan sebagai suatu hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 Universal Declaration of Human Right yang memberikan perlindungan bahwa setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk beragama," cetusnya.

Aboe menegaskan, hak untuk beragama atau menjalankan agama merupakan Non-derogable rights, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Hak beragama seperti ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Apabila dalam keadanan perang saja tidak dapat dikurangi apalagi dalam keadaan damai seperti saat ini.

"Oleh karenanya pengurangan hak dalam menjalankan ibadah adalah bentuk nyata dari pelanggaran konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia," ingatnya.

Menurut dia,  perlindungan terhadap kebebasan menjalankan ibadah secara utuh dan menyeluruh juga ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Belajar dari beberapa negara lain, semisal Luxembrug yang pada November 2011, Menteri Kehakiman Luxemburg, Felix Braz, akhirnya menyetujui penggunaan cadar bagi kaum wanita Muslimah di negaranya, sebagai bentuk kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Demikian pula pada Maret 2013 Mahkamah Agung Spanyol telah membatalkan larangan memakai cadar.

"Ini berarti negara-negara tersebut memiliki kesadaran untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan hukum untuk pemakai cadar," katanya.

Oleh karenanya, Kata dia, jika ada pelarangan penggunaan cadar oleh lembaga pendidikan tinggi, Kemenristek Dikti perlu melakukan pembinaan terhadap lembaga tersebut agar lebih memahami konstitusi.

"Bila diperlukan, kegiatan pembinaan tersebut dikoordinasikan dengan Komnas HAM. Sehingga komitmen penegakan konstitusi di negara ini akan dapat dilakukan dengan baik," pungkasnya.
Don't Miss