Responsive Ad Slot

Tenaga Kesehatan Bidan Butuh Payung Hukum UU

Jumat, 06 April 2018


Tenaga kesehatan Bidan memerlukan percepatan regulasi RUU Kebidanan disebabkan profesi ini kunci utama meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, ibu dan anak di daerah.

Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris SE, MH menjelaskan bahwa tenaga kesehatan Bidan memerlukan percepatan regulasi berupa RUU Kebidanan mengingat profesi ini memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, ibu dan anak. Hasil pantauan di daerah lebih dari 50 % pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pelayanan keluarga berencana dipastikan melalui pelayanan Bidan. Pernyataan ini diungkapkan dalam Kunjungan Kerja Komite III DPD RI (5-6/04) di  Yogyakarta.

Rapat Kerja Komite III DPD RI di Yogyakarta yang dihadiri 14 orang Senator dari berbagai daerah ini, diselenggarakan bersama mitra Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya untuk menggali persoalan Kebidanan yang saat ini sedang dalam tahapan penyusunan Rancangan Undang-Undang Kebidanan. Dalam Rapat kerja ini pemangku kepentingan yang hadir antara lain: Wakil Gubernur Propinsi DI Yogyakarta (Sri Paduka Pakualam X), Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi DI Yogyakarta ( Ibu Pembayun ), BKKBN, Biro Hukum Humas dan Protokol DIY, RSUD Wirosaban, Ikatan Bidan Indonesia (IBI ) Propinsi DI Yogyakarta, Prodi Kebidanan UNESA, Forum Kemitraan Institusi Kebidanan, Akademi Kebidanan Yogyakarta, dan Politeknik Kesehatan (POLTEKES ) Yogyakarta.

Dalam pemaparannya secara tegas Ketua Komite III menyatakan bahwa dukungan tenaga kesehatan khususnya bidan berfungsi mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Ini ditujukan agar sistem pelayanan kebidanan bersifat profesional secara integral, kolaborasi, dan rujukan.
Don't Miss