Putusan MA: Sengketa Pilkada Aceh Diadili Bukan dengan UUPA, Ini Dasarnya...

Mahkamah Agung memutuskan sengketa pilkada Aceh diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sengketa itu harus diadili dengan UU No...

Mahkamah Agung memutuskan sengketa pilkada Aceh diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sengketa itu harus diadili dengan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, bukan dengan UUPA atau Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Kasus bermula saat Said Syamsul Bahri-M Nafis Manaf menggugat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat. Said-Nafis tidak terima dengan keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya per 23 Februari 2017. Gugatan dilayangkan ke Mahkamah Agung. Namun apa kata MA?

"Menyatakan keberatan hasil pemilihan yang diajukan oleh Said Syamsul Bahri-M Nafis Manaf tidak dapat diterima," kata majelis sebagaimana dilansir website MA, Senin (20/3/2017).

Putusan itu diadili oleh hakim agung Yulius, hakim agung Yosran, dan hakim agung Irfan Fachrudin.

"Sesuai asas hukum lex posterior derigat legi priori, undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama. Maka dalam kasus ini yang harus digunakan adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bukan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang UU Pemerintahan Aceh," ujar majelis dalam sidang pada 13 Maret 2017.

"Gugatan yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung sehubungan dengan pemilihan kepala daerah hanya mengenai sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, termasuk pelanggaran money politics," sambung MA.

Putusan MA di atas berseberangan dengan pendapat Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan di Aceh berlaku pasal khusus yang mengatur pilkada di Aceh, yaitu Pasal 74 UU Aceh, bukan Pasal 158 UU Pilkada.

Sebelumnya, Yusril selaku Kuasa Hukum Pasangan Nomor Urut 5 di Pemilihan Gubernur Aceh Muzakir Manaf- T.A Khalid, meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberi kekhususan bagi pemilihan gubernur di Provinsi Aceh.

Dia meminta MK mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sebab, pasal itu berlaku untuk Pilkada di daerah lain secara nasional.

Sementara, Aceh adalah wilayah khusus sehingga harus menggunakan pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sumber: Detik, Kompas, Akuratnews

Name

Birokrasi Bisnis daerah eksekutif featured foto Hikmah hukum iklan iklan1 ILM Indeks Internasional kebijakan makro mikro Muda nasional opini politik Populi sport
false
ltr
item
IstanaPos.com: Putusan MA: Sengketa Pilkada Aceh Diadili Bukan dengan UUPA, Ini Dasarnya...
Putusan MA: Sengketa Pilkada Aceh Diadili Bukan dengan UUPA, Ini Dasarnya...
https://1.bp.blogspot.com/-WRzGdws9mi0/WM_tD0g4_2I/AAAAAAAABzw/F-xucDlmhKwP57qz-LdvRLBi3Jxyk2jgACK4B/s640/WhatsApp-Image-2017-03-17-at-10.22.47-746652.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-WRzGdws9mi0/WM_tD0g4_2I/AAAAAAAABzw/F-xucDlmhKwP57qz-LdvRLBi3Jxyk2jgACK4B/s72-c/WhatsApp-Image-2017-03-17-at-10.22.47-746652.jpeg
IstanaPos.com
https://www.istanapos.com/2017/03/putusan-ma-hari-ini-sengketa-pilkada.html
https://www.istanapos.com/
https://www.istanapos.com/
https://www.istanapos.com/2017/03/putusan-ma-hari-ini-sengketa-pilkada.html
true
5747322589800627398
UTF-8
Not found any posts Lainnya Readmore Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman POS View All Berita Lain LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat'at Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy