DPR Mau Evaluasi Keberadaan Hakim Ad Hoc

Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi keberadaan hakim ad hoc dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim. ...



Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi keberadaan hakim ad hoc dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim.

Pasalnya, kata Adies, selain biaya rekrutmen yang tinggi, kapasitas hakim ad hoc yang memiliki spesialisasi pada bidang-bidang tertentu, kini juga dimiliki hakim pada umumnya.

"Hakim ad hoc itu hakim kontrak. Mereka diperlukan oleh Mahkamah Agung untuk mengisi terhadap hakim-hakim yang kurang menguasai bidang-bidang tertentu. Misal hakim tipikor, pajak, perikanan, ekonomi, pertanahan, dan lain-lain. Tetapi saat ini, hakim itu selalu bermetamorfosa. Hakim-hakim selalu belajar dan menjalani diklat terkait dengan berbagai bidang itu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Sehingga, tambah politisi Fraksi Golkar itu, jika para hakim sudah mumpuni di berbagai bidang seperti pajak, ekonomi, pertanahan, perikanan, tipikor, narkoba, teroris, dan lainnya, sehingga hakim ad hoc tidak dibutuhkan lagi.

Oleh karena itu, masih kata Adies, dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim, kemungkinan keberadaan hakim ad hoc akan dievaluasi. Sebagai gantinya, akan kemampuan hakim akan diperkuat di berbagai bidang, yang disebut sertifikasi hakim.

"Misalnya hakim spesialis pajak, akan dididik di pendidikan pajak, sehingga memperoleh sertifikasi spesialis di bidang pajak. Hal ini juga untuk bidang-bidang lain. Jadi, nanti ada hakim yang direkrut dari awal, kemudian disekolahkan, sehingga mempunyai spesialisasi di bidang-bidang masing-masing," jelasnya.

Politisi asal dapil Jawa Timur itu pun menyoroti masa pensiun hakim ad hoc yang terkesan tidak berbatas. Hal itu berbeda dengan masa pensiun hakim agung di umur 70 tahun.

"Masa pensiun hakim ad hoc bisa diperpanjang terus. Sedang hakim agung pensiun di umur 70 tahun. Bahkan ada hakim ad hoc umurnya lebih dari 70 tahun," tutupnya.
Name

Birokrasi Bisnis daerah eksekutif featured foto Hikmah hukum iklan iklan1 ILM Indeks Internasional kebijakan makro mikro Muda nasional opini politik Populi sport
false
ltr
item
IstanaPos.com: DPR Mau Evaluasi Keberadaan Hakim Ad Hoc
DPR Mau Evaluasi Keberadaan Hakim Ad Hoc
IstanaPos.com
https://www.istanapos.com/2017/09/dpr-mau-evaluasi-keberadaan-hakim-ad-hoc.html
https://www.istanapos.com/
https://www.istanapos.com/
https://www.istanapos.com/2017/09/dpr-mau-evaluasi-keberadaan-hakim-ad-hoc.html
true
5747322589800627398
UTF-8
Not found any posts Lainnya Readmore Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman POS View All Berita Lain LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat'at Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy