Revisi UU Terorisme Nggak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Anggota DPR Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mendesak dimasukkannya definisi terorisme dalam revisi UU Nomor 13 tahun 203 tentang P...



Anggota DPR Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mendesak dimasukkannya definisi terorisme dalam revisi UU Nomor 13 tahun 203 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Aboe mengatakan masuknya definisi terorisme dalam perubahan undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi.

“Absennya definisi tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang ada saat ini adalah penyebab carut marutnya pola pemberantasan tindak pidana terorisme yang terjadi selama ini, maka Perubahan Undang-Undang ini adalah momentum untuk segera merumuskan definisi tentang terorisme” ujarnya, Jumat (6/4).

Lebih lanjut, Aboe yang merupakan anggota Panitia Kerja Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  mengatakan usulan adanya definisi dalam RUU ini bukan hal yang berlebihan.

“Ada 212 definisi terorisme yang ada di negara-negara di dunia ini. Artinya, kalau negara lain saja berani merumuskan definisi sesuai kebutuhan dan konteks ancaman terorisme di negaranya, mengapa kita Indonesia tidak?” kata tim perumus RUU ini.

Selain itu Aboe yang merupakan Kapoksi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan perumusan definisi terorisme adalah hak prerogatif suatu negara, hal ini telah dijamin ketentuannya dalam konvensi international sepanjang memenuhi kewajiban hukum internasional  oleh lembaga PBB.

Aboe menegaskan, terkait definisi terorisme ini, lembaga PBB bahkan sampai menunjuk seorang Pelapor Khusus (Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism) yang bekerja berdasarkan mandat Resolusi 2005/80 dari Komisi HAM PBB

"Definisi terorisme bahkan diperkuat oleh Resolusi 60/251 dari Dewan HAM PBB. Dalam laporannya, PBB menegaskan bahwa kebijakan, hukum, dan praktik dari pemberantasan terorisme harus dibatasi khusus dan didefinisikan secara cermat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana terorisme,” ungkap Aboe.

Google+ Badge

Name

Birokrasi Bisnis daerah eksekutif featured foto Hikmah hukum iklan iklan1 ILM Indeks Internasional kebijakan makro mikro Muda nasional opini politik Populi sport
false
ltr
item
IstanaPos.com: Revisi UU Terorisme Nggak Bisa Ditawar-tawar Lagi
Revisi UU Terorisme Nggak Bisa Ditawar-tawar Lagi
https://4.bp.blogspot.com/-G-mWfxds6A4/Wscc4JRvvVI/AAAAAAAAB8w/PUpVaFMEf4s6U7D8jVBAfIutf-xKoevNACLcBGAs/s640/IMG-20180318-WA0003.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-G-mWfxds6A4/Wscc4JRvvVI/AAAAAAAAB8w/PUpVaFMEf4s6U7D8jVBAfIutf-xKoevNACLcBGAs/s72-c/IMG-20180318-WA0003.jpg
IstanaPos.com
https://www.istanapos.com/2018/04/revisi-uu-terorisme-nggak-bisa-ditawar.html
https://www.istanapos.com/
https://www.istanapos.com/
https://www.istanapos.com/2018/04/revisi-uu-terorisme-nggak-bisa-ditawar.html
true
5747322589800627398
UTF-8
Not found any posts Lainnya Readmore Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman POS View All Berita Lain LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat'at Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy