Pengangkatan Kapolri Harus Lapor DPR

Wakil Ketua Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menanggapi wacana pengangkatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai calon menteri apabila P...



Wakil Ketua Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menanggapi wacana pengangkatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai calon menteri apabila Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah resmi terpilih dan dilantik untuk periode 2019-2024. Pengangkatan Kapolri menjadi menteri harus melalui ijin DPR.

Syaifullah mengatakan, berdasarkan aturan yang ada proses pemberhentian Tito Karnavian sebagai Kapolri dan wacana pengangangkatannya sebagai menteri tidak mudah karena harus melalui persetujuan DPR RI.

“Ada tahapan yang mesti dilalui apabila Jenderal Pol Tito Karnavian ingin diangkat sebagai Menteri, sebab pergantian seorang Kapolri harus melalui persetujuan DPR. Prosesnya cukup panjang untuk dapat persetujuan DPR,” katanya di Jakarta, Selasa (7/5).

 Syaifullah menjelaskan proses pemberhentian seorang Kapolri oleh Presiden. Pertama, Presiden wajib mengirim surat kepada DPR tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Kedua, pimpinan DPR wajib membahas surat presiden tersebut melalui Bamus (Badan Musyawarah ) DPR.

Ketiga, surat presiden tersebut wajib dibawa dan dibaca oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna. Keempat, Komisi 3 DPR melakukan rapat uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri yang baru. Kelima, Komisi 3 rapat internal untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemberhentian Kapolri dan calon Kapolri.

Syaifullah menambahkan, tahap akhir selanjutnya adalah Pimpinan komisi 3 DPR RI harus menyampaikan hasil keputusan dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan seluruh anggota DPR.

“Baru setelah itu pimpinan DPR membuat surat kepada presiden tentang hasil sidang paripurna. Jadi proses pemberhentian Kapolri atau pengangkatannya tidak sederhana. Perlu ada proses yang harus dipatuhi,” ingatnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melontarkan isu Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan ditarik ke dalam kabinet menteri, setelah Joko Widodo dan Ma’ruf Amin diumumkan secara resmi sebagai pemenang Pilpres 2019. Namun, pihak Polri memastikan Tito tengah fokus dalam tugasnya menjadi Kapolri. Tak ada pikiran lain di luar tugas itu.
Name

Birokrasi Bisnis daerah eksekutif featured foto Hikmah hukum iklan iklan1 ILM Indeks Internasional kebijakan makro mikro Muda nasional opini politik Populi sport
false
ltr
item
IstanaPos.com: Pengangkatan Kapolri Harus Lapor DPR
Pengangkatan Kapolri Harus Lapor DPR
https://4.bp.blogspot.com/-bVRxrtz58Fo/XNGWtRa71SI/AAAAAAAACzM/tXmmikoD3Pw4FdcrDA8Dur1nO4xbNaq0wCLcBGAs/s640/dpr-ri-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-bVRxrtz58Fo/XNGWtRa71SI/AAAAAAAACzM/tXmmikoD3Pw4FdcrDA8Dur1nO4xbNaq0wCLcBGAs/s72-c/dpr-ri-1.jpg
IstanaPos.com
https://www.istanapos.com/2019/05/pengangkatan-kapolri-harus-lapor-dpr.html
https://www.istanapos.com/
https://www.istanapos.com/
https://www.istanapos.com/2019/05/pengangkatan-kapolri-harus-lapor-dpr.html
true
5747322589800627398
UTF-8
Not found any posts Lainnya Readmore Reply Cancel reply Delete By Beranda Halaman POS View All Berita Lain LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat'at Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy