Wakil Ketua Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi menilai pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto tidak akan berdampak apa apa bagi koal...
Wakil Ketua Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi menilai pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto tidak akan berdampak apa apa bagi koalisi partai politik di DPR.
"Koalisi di parlemen tidak akan pengaruh. Pertemuan ini sebenarnya lebih menunjukkan sikap ksatria dari Prabowo beliau selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Beliau tidak ingin persatuan dan kesatuan bangsa ini retak," katanya di Jakarta, kemarin.
Aboe optimistis partai politik seperti Gerindra, PAN dan Demokrat akan menjadi oposisi di parlemen, pasca pilpres. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi sangat normatif. Prabowo menyatakan pernyataan singkat, “Selamat Bekerja" bukan, “Selamat atas kemenangan dalam pemilu”.
"Ini hanya sebuah signal yang beliau berikan atas proses pemilu di tahun 2019. Tidak tersirat arah kebijakan politik," ujarnya.
Namun, Aboe menegaskan, apapun sikap politik yang diambil oleh Prabowo setelah bertemu dengan Jokowi, PKS akan menghormati. Karena Sebenarnya koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga yang dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur secara resmi sudah dibubarkan.
"Bubarnya koalisi sudah dibicarakan dalam pertemuan yang guyub di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 28 Juni 2019 yang lalu," katanya.
Dia menyampaikan, pasca pembubaran tersebut, semua partai politik memiliki kebebasan untuk menentukan sikap di parlemen dan pemerintahan ke depan. Akan tetapi, Aboe berharap, partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi di pilpres 2019 tetap satu barisan.
"Perlu diperhatikan bahwa sebenarnya kita punya beban moral untuk mengawal aspirasi dari 68 juta suara yang diperoleh Prabowo – Sandi. Termasuk mengawal suaranya di parlemen," tegasnya.
Aboe menegaskan, PKS kan tetap Istiqomah mendampingi Prabowo dan Sandi dalam membangun bangsa dan negara. PKS memiliki komitmen untuk menjaga dinamika demokrasi agar tidak mati.
"Oleh karenanya, pilihan sebagai oposisi di parlemen adalah salah satu pilihan logis untuk menjaga fungsi check and balances dalam menjalankan pemerintahan," pungkasnya.
