Wakil Ketua Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memahami kekecewaan Presiden Jokowi lantaran Indonesia tidak dilirik sama sekali oleh perusaha...
Wakil Ketua Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memahami kekecewaan Presiden Jokowi lantaran Indonesia tidak dilirik sama sekali oleh perusahaan besar yang keluar dari China. Urus ijin usaha di Indonesia dinilai berbelit-belit.
"Wajar Indonesia tidak dilirik perusahaan asing. Sebab, perusahaan asing mengetahui kalau urus ijin investasi di Indonesia panjang, banyak pintu dan berbelit-belit," katanya di Jakarta, kemarin.
Syaifullah menilai, perlu ada konsistensi dan keberanian dari Presiden untuk memangkas jalur-jalur perijinan, khususnya perijinan melalui jalur birokrasi di level pemerintah pusat hingga daerah.
"Praktek suap menyuap dalam urusan perijinan di pusat dan daerah harus dihilangkan. Di China kalau ada oknum pemerintah menerima suap langsung di penjara bahkan di hukum mati," katanya.
Menurutnya, pemerintah harus menjaga kondisi keamanan dalam negeri agar tetap stabil demi memikat perusahaan asing.
"Kalau di Indonesia masih sering ada kerusuhan bagaimana perusahaan asing mau masuk. Keamanan adalah faktor penting untuk menarik investor," katanya.
Syaifullah menambahkan, faktor Sumber Daya Manusia juga perlu mendapatkan perhatian apabila pemerintah ingin menarik investor.
"Penguasaan bahasa asing tenaga kerja kita masih lemah. Hal ini perlu diperbaiki," ujarnya. Anggota Komisi I DPR mengingatkan, persaingan ekonomi antara negara kawasan Asean akan semakin ketat. Terlebih setelah terjadi perang dagang antara dua negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan China.
"Urus ijin usaha di Indonesia tidak semudah di Vietnam, Malaysia, Laos dan Thailand. Jadi jangan heran Indonesia ketinggalan dibandingkan negara tetangga tersebut," cetusnya.
Presiden Jokowi baru-baru ini memang mengungkapkan kekesalan kepada para pejabatnya. Ia mengeluhkan rumitnya mengurus perizinan di Indonesia sehingga membuat investor memilih negara tetangga.
