Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha mengusulkan penguatan kembali peran MPR dalam penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara. ...
Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha mengusulkan penguatan kembali peran MPR dalam penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara. Pelibatan MPR dalam penyusunan RPJM Nasional juga diperlukan.
"Kita berharap ke depan MPR memiliki peran untuk ikut merumuskan visi dan misi pembangunan melalui penyusunan RPJM bersama dengan Presiden," katanya di Jakarta, Sabtu (5/10).
Manurutnya, pengembalian peran MPR dalam merumuskan GBHN bersama pemerintah bisa diatur melalui Tap MPR, amandemen UUD 1945 atau melalui revisi UU MD3.
"Pembangunan sekarang ini kurang terarah karenan pemerintah merumuskan sendiri RPJM tanpa melibatkan MPR. Ke depan perlu ada kerja bersama antar lembaga demi pembangunan bangsa dan negara," kata anggota DPR tiga periode ini.
Syaifullah menilai, pada masa depan Presiden tidak akan sanggup hanya merumuskan arah pembangunan nasional sendiri, tanpa melibatkan parlemen. Terlebih, MPR merupakan penjelmaan dari suara rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu, sama halnya dengan Presiden.
"Presiden, MPR, DPR, DPD sembaga instrumen yang dipilih langsung oleh rakyat harus bisa bekerja sama. Jangan merasa bahwa eksekutif bisa menangani segala hal di republik ini," ingat tokoh asal Kalimantan Selatan ini.
Dalam kesempatan ini, Syaifullah juga berharap, anggota MPR periode 2019-2024 bisa bekerja dengan rajin dan cerdas. Anggota dewan diharapkan tidak membuat kegaduhan yang bisa menimbulkan citra negatif di mata rakyat.
"Kewenangan parlemen dalam membuat undang-undang dan pengawasan harus diperkuat. Jika parlemen kuat, eksekutif terpacu bekerja menjadi lebih baik," harapnya. Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD (MD3) yang baru direvisi, pimpinan MPR saat ini akan berjumlah 10 orang. Jumlah itu terdiri dari perwakilan 9 fraksi dan satu unsur DPD.
