Mengingat minimnya sarana-prasarana yang dibutuhkan dan santunan untuk para tenaga medis yang telah menjadi korban penangananan corona. Pe...
Pemerintah telah menyetujui pemindahan IKN baru ke Kalimantan Timur. Namun, melihat pada penyebaran covid 19 yang menjadi ancaman serius di tengah masyarakat, sebaiknya rencana pindah IKN ditunda dulu.
"Saya meminta pemerintah secepatnya melakukan pengalihan anggaran dari pos-pos APBN ini, terutama dari anggaran infrastruktur, sehingga penyebaran covid-19 yang semakin pesat bisa ditekan," ucap Guspardi dalam siaran pers di Jakarta, kemarin.
Dirinya menjelaskan, bahwa untuk 2020 total APBN yang disepakati ialah Rp2.540 triliun. Dalam komposisi APBN itu, anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp400 triliun, termasuk anggaran pemindahan ibu kota.
Lebih jauh, Guspardi mengatakan rakyat Indonesia membutuhkan bantuan terjaminnya kebutuhan bahan pangan, perlindungan keselamatan, dan kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19.
“Pemerintah hendaknya menghentikan dulu upaya rencana pindah IKN dan pembangunan ibu kota baru. Ini mengingat kondisi keuangan negara yang juga terbatas,” jelasnya.
Ia pun berharap kebijakan pemerintah untuk memperluas program perlindungan sosial, seperti PKH dan BLT, untuk masyarakat miskin dan rentan miskin ditengah pandemi ini bisa segera direalisasikan.
"Namun, yang perlu juga mendapat perhatian adalah para pekerja informal dan UMKM dengan jumlah yang mencapai 59 juta jiwa, itu harus mendapat dukungan yang nyata. Harus ada insentif fiskal yang layak bagi mereka,” tegasnya.
